SANGATTA— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur (DPRD Kutim) menekankan pentingnya prinsip pemerataan dalam pembangunan. Karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutim dirancang sebagai instrumen tepat guna untuk pemerataan pembangunan.
Prinsip pemerataan ini menjadi komitmen yang diusung agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di pusat ibu kota kabupaten, tetapi hingga ke desa-desa yang berada di pelosok. DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen memastikan setiap rupiah anggaran dialokasikan secara optimal dan bertanggung jawab demi kesejahteraan publik.
Integritas proses perencanaan anggaran dimulai dari keterlibatan masyarakat itu sendiri. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum partisipatif yang sangat krusial, di mana masyarakat menyampaikan kebutuhan dan prioritas pembangunan di wilayah mereka, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan.
Anggota DPRD Kutai Timur, Yusri Yusuf, menegaskan pentingnya keselarasan antara aspirasi yang disampaikan ini dengan program yang dianggarkan. “Itu dia, bisa merasakan dari anggaran kemarin pada saat pemasukan judul atau program-program itu, kami berharap itu betul-betul sesuai dengan hasil Musrenbang,” ujar Yusri Yusuf.
Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa program yang diusulkan harus benar-benar bersumber dari kebutuhan riil masyarakat di akar rumput, bukan semata dari inisiatif top-down birokrasi.
Pendekatan sistematis dan selektif ini dilakukan untuk memastikan bahwa program yang diusulkan benar-benar strategis, mendesak, dan memiliki dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. Setiap program akan ditimbang berdasarkan kriteria yang ketat, termasuk kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Proses penjaringan aspirasi dan verifikasi ini kemudian diteruskan dan diperjuangkan pada tahap berikutnya, yaitu dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPRD. Pada tahap Banggar inilah koordinasi dan komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diuji.
“Nah, karena pada saat penganggaran rapat Banggar itu ya yang diharapkan sesuai Musrenbang dan kerja OPD,” pungkas legislator tersebut.
Pemerataan pembangunan melalui mekanisme anggaran yang partisipatif dan akuntabel ini diyakini akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dari Sangatta hingga ke desa-desa paling pelosok. Fokus pada program prioritas diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor yang menjadi harapan seluruh warga Kutai Timur. (ADV)
