Baca Kaltim
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita Utama
  • Kaltim Terkini
  • Politik dan Pemerintahan
  • Ekonomi Bisnis
  • Lingkungan dan Energi
  • Lainnya
    • Budaya dan Gaya Hidup
    • Olahraga
    • Opini
  • Beranda
  • Berita Utama
  • Kaltim Terkini
  • Politik dan Pemerintahan
  • Ekonomi Bisnis
  • Lingkungan dan Energi
  • Lainnya
    • Budaya dan Gaya Hidup
    • Olahraga
    • Opini
No Result
View All Result
Baca Kaltim
No Result
View All Result
Home Politik dan Pemerintahan

Ketua Komisi II DPRD Samarinda: BUMD Harus Mandiri, Bukan ‘Sapi Perahan’ APBD

Redaksi by Redaksi
6 Mei 2025
Reading Time: 2 mins read
0
Ketua Komisi II DPRD Samarinda: BUMD Harus Mandiri, Bukan ‘Sapi Perahan’ APBD
286
VIEWS
Share on FacebookShare on WhatsApp
Post Views: 1

Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan perlunya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang profesional dan mandiri, agar tidak terus-menerus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan di Samarinda.

Iswandi menekankan bahwa BUMD harus berani menyusun strategi bisnis yang efektif dan mengambil risiko yang diperlukan untuk mencapai kemandirian finansial. Ia menyoroti pentingnya BUMD untuk tidak selalu bergantung pada APBD, melainkan mencari alternatif pendanaan lain, seperti skema sindikasi perbankan atau pinjaman komersial. Dengan pengelolaan yang baik, utang tersebut bisa dilunasi tanpa membebani APBD.

“BUMD tidak bisa selamanya mengandalkan APBD untuk beroperasi. Kalau mau berbisnis, harus berani menyusun strategi dan mengambil risiko bisnis,” ujar Iswandi.

Dengan latar belakangnya di bidang keuangan, Iswandi menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap kinerja BUMD. Ia menyatakan bahwa jika BUMD tidak dapat memberikan keuntungan, lebih baik dana tersebut disimpan di bank untuk menghindari pemborosan.

“Saya tidak mau jika BUMD hanya menjadi tempat untuk menampung orang. Intinya, BUMD harus untung. Jika tidak, lebih baik kita depositokan saja uang di bank, itu lebih aman,” tegasnya.

Selain itu, Iswandi menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menilai masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum optimal dalam pengelolaan anggaran. Ia mengusulkan efisiensi anggaran dengan memangkas pos-pos yang tidak terlalu prioritas, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

Pernyataan Iswandi ini menyoroti tantangan yang dihadapi BUMD dalam mencapai kemandirian finansial dan menekankan pentingnya reformasi struktural dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan BUMD dapat beroperasi secara mandiri tanpa terus-menerus mengandalkan APBD, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian daerah.

Redaksi

Redaksi

Next Post
Dampak Efisiensi Anggaran, Pemangkasan Hingga Rp75 Miliar Menanti OPD Samarinda

Dampak Efisiensi Anggaran, Pemangkasan Hingga Rp75 Miliar Menanti OPD Samarinda

DPRD Samarinda Tegaskan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Pelayanan Publik

DPRD Samarinda Tegaskan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Pelayanan Publik

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Kaltim

© 2024-2026 Baca Kaltim - All rights reserved

Navigate Site

  • Beranda
  • Info Iklan
  • Kontak Kami
  • Login Customizer
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami

Follow Us

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita Utama
  • Kaltim Terkini
  • Politik dan Pemerintahan
  • Ekonomi Bisnis
  • Lingkungan dan Energi
  • Lainnya
    • Budaya dan Gaya Hidup
    • Olahraga
    • Opini

© 2024-2026 Baca Kaltim - All rights reserved