SANGATTA — Jalan bukan sekadar hamparan aspal yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain. Bagi wilayah seluas Kutai Timur, jalan menjadi penghubung utama yang menentukan bagaimana masyarakat bergerak, hasil produksi dibawa, dan roda ekonomi terus berjalan.
Namun, upaya memperbaiki infrastruktur jalan tidak datang dalam kondisi yang mudah. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus menghadapi tantangan fiskal setelah anggaran daerah mengalami penurunan signifikan. Meski ruang belanja semakin terbatas, pembangunan jalan tetap menjadi salah satu sektor yang dipertahankan melalui skema kontrak tahun jamak atau multiyears.
Data hingga 2025 menunjukkan kondisi jalan kabupaten yang masuk kategori mantap baru mencapai 34,78 persen. Angka tersebut meningkat tipis 1,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 33,27 persen. Capaian itu menunjukkan masih panjangnya pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan konektivitas antarwilayah di Kutim semakin baik.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Sekretariat Kabupaten Kutim, Noviari Noor, mengatakan keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menjalankan pembangunan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim tercatat mengalami penurunan dari Rp9,8 triliun pada 2025 menjadi Rp5,1 triliun pada 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian dan menentukan kembali skala prioritas pembangunan.
“Tahun ini ada program multiyears. Semuanya rata-rata jalan. Itu bagian dari peningkatan untuk jalan mantap,” ujar Noviari saat ditemui di Sangatta beberapa waktu lalu.
Di tengah efisiensi anggaran, Pemkab Kutim memilih melakukan pengurangan pada sektor belanja operasional, bukan menghentikan program pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Pengurangan dilakukan melalui sejumlah pos seperti perjalanan dinas, biaya pelaksanaan rapat, hingga kegiatan bimbingan teknis.
Sementara itu, program multiyears tetap dipertahankan agar pembangunan yang sudah berjalan tidak berhenti di tengah proses. Skema ini dinilai penting karena pembangunan infrastruktur jalan membutuhkan perencanaan dan pembiayaan yang berkelanjutan.
Noviari menjelaskan, pembangunan melalui kontrak tahun jamak tidak hanya menyasar jalan utama antarwilayah. Program tersebut juga mencakup jalan antardesa, jalan lingkungan, hingga pembenahan akses di kawasan perkotaan.
Bagi Kutim yang memiliki wilayah geografis luas, peningkatan konektivitas menjadi kebutuhan mendasar. Jalan yang semakin baik akan membuka akses masyarakat terhadap berbagai layanan, memperlancar distribusi barang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
“Harapannya tidak ada pengurangan pada level itu (program multiyears). Kita sesuai arahan pusat. Kebijakan efisiensi lebih difokuskan pada belanja operasional, bukan dihilangkan tapi dikurangi,” tegas Noviari.
Dengan kondisi anggaran yang lebih terbatas, Pemkab Kutim berupaya menjaga agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Sebab, jalan bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang membuka peluang dan memastikan masyarakat di berbagai wilayah tetap terhubung.
Melalui program multiyears, Kutim berharap peningkatan kualitas jalan dapat dilakukan secara bertahap hingga mampu memperkuat fondasi pembangunan daerah dalam jangka panjang. (ADV/ProkopimKutim/BK)
