SANGATTA – Di Kutai Timur, upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat kini bergerak dari hal paling mendasar — ketersediaan pangan. Pemerintah Kabupaten Kutim menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah konkret menstabilkan harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menekan inflasi pangan, namun di Kutim, GPM tampil lebih dari sekadar intervensi harga: ia menjadi gerakan kolektif yang menyatukan pemerintah daerah, kepolisian, Bulog, dan pelaku usaha lokal untuk memastikan bahwa setiap keluarga memiliki akses pada bahan pokok berkualitas dengan harga terjangkau.
“Ini bukan sekadar kegiatan pasar murah, tapi bukti nyata sinergi lintas sektor dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, yang memimpin langsung pelaksanaan kegiatan tersebut.
GPM dilaksanakan serentak di tiga titik utama — Sangatta Utara, Sangatta Selatan, dan lokasi tambahan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Provinsi Kaltim. Di Polder Ilham Maulana, Sangatta Utara, disalurkan sekitar 4 ton beras, 1 ton minyak goreng, dan 1 ton gula pasir. Sementara di Sangatta Selatan, distribusi dilakukan secara mobile oleh jajaran Polres Kutim dengan total 7 ton beras tersalurkan kepada masyarakat.
Setiap paket sembako berisi 5 kilogram beras SPHP, 1 liter minyak goreng, dan 1 kilogram gula pasir, dijual hanya Rp102 ribu, jauh di bawah harga pasar. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perbedaan harga ini bukan sekadar angka — tapi napas panjang untuk bertahan di tengah tekanan ekonomi.
Menurut Noviari, stok pangan nasional sebenarnya masih sangat memadai. Berdasarkan laporan Kementerian Pertanian dan Bulog, tersedia 1,3 juta ton beras yang siap disalurkan hingga akhir 2025. Oleh karena itu, percepatan distribusi menjadi fokus utama agar stok tidak menumpuk di gudang, sementara rakyat tetap mendapatkan akses pangan dengan harga stabil.
“Inflasi Kutim relatif terkendali, berada di level menengah. Tapi kita tidak boleh lengah. GPM menjadi langkah antisipatif agar harga tetap stabil, terutama menjelang akhir tahun dan musim penghujan yang sering mengganggu distribusi,” jelasnya.
Selain menekan harga, pemerintah juga menjadikan GPM sebagai bagian dari gerakan jangka panjang ketahanan pangan. Sejumlah program strategis telah digulirkan mulai dari pembukaan lahan sawah baru, penguatan sistem irigasi, hingga peningkatan produktivitas pertanian lokal.
Meski belum secara langsung menurunkan angka kemiskinan, Noviari menegaskan bahwa manfaat program terasa nyata. “Setidaknya, warga tidak kehilangan daya beli dan tetap bisa makan dengan layak. Itulah bentuk nyata kehadiran negara di tingkat paling dasar,” ujarnya.
Pemkab Kutim memastikan GPM akan dilaksanakan secara berkelanjutan, baik melalui dukungan pemerintah pusat, provinsi, maupun kolaborasi dengan sektor swasta. Langkah ini diharapkan bukan hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga menumbuhkan optimisme baru di tengah masyarakat.
“Kami ingin memastikan tidak ada warga Kutim yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya. Ini bukan sekadar soal sembako, tapi soal menjaga martabat dan stabilitas sosial kita bersama,” tutup Noviari dengan tegas.
Dari pasar ke desa, dari gudang Bulog ke tangan ibu rumah tangga Gerakan Pangan Murah bukan hanya distribusi beras dan minyak, tapi distribusi harapan. Harapan bahwa kesejahteraan bukanlah mimpi jauh, melainkan sesuatu yang bisa diwujudkan, satu paket sembako, satu keluarga, satu langkah kecil pada satu waktu. (ADV/ProkopimKutim/BK)
