SANGATTA – Upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi di Kutai Timur memasuki fase penting dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mempertegas mandatnya sebagai motor penggerak sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM). Tahun 2025 dijadikan momentum untuk memperkuat pembinaan industri lokal agar semakin produktif dan kompetitif.
Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadhani, menjelaskan bahwa arah kebijakan dinasnya tercantum jelas dalam rencana kerja tahunan dan seluruhnya dipusatkan pada pendampingan IKM. Penjelasan ini sekaligus sebagai klarifikasi bagi publik tentang pembagian peran antar dinas.
“Jadi kalau UMKM lebih condong ke dinas koperasi. Kami lebih kepada industri kecil menengahnya. Tapi namun walaupun beda penyebutan, biasanya irisannya ada antara UMKM dan IKM,” ujarnya.
Konteks pembinaan yang dimaksud Nora tidak sekadar sebatas pelatihan, namun menyentuh hilirisasi produk, dukungan kualitas produksi, hingga strategi pemasaran bagi para pelaku industri kecil. Banyak pelaku usaha di Kutim yang berada di batas antara UMKM dan IKM, sehingga memastikan koordinasi antar dinas menjadi hal penting untuk mencegah tumpang tindih program.
Pemulihan sektor industri pasca pandemi masih menghadapi tantangan besar, seperti keterbatasan permodalan, teknologi produksi yang belum memadai, serta kemampuan adaptasi pelaku usaha terhadap perubahan pola konsumsi. Disperindag Kutim berkomitmen menjawab persoalan itu melalui pendampingan intensif dan terstruktur.
Contoh sektor prioritas adalah industri air minum, pengolahan makanan, dan kerajinan rumah tangga yang selama ini menopang banyak tenaga kerja lokal. Pada 2025, pendampingan akan diarahkan pada penguatan standar produk, efisiensi proses produksi, serta pembinaan legalitas usaha.
Dengan fokus yang semakin spesifik pada IKM, Pemerintah Kutai Timur berharap pemulihan ekonomi pasca pandemi berjalan lebih cepat dan merata. IKM dinilai sebagai motor pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang paling tangguh, sehingga penguatan sektor ini menjadi strategi utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (ADV)
