SANGATTA – Upaya memperkuat langkah pencegahan stunting dari hulu terus digencarkan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memaparkan hasil verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting untuk Kecamatan Sangatta Utara, di Aula DPPKB Kutim belum lama ini.
Acara yang dihadiri insan pers, pejabat struktural dan fungsional, serta operator SIGA di lingkungan DPPKB Kutim ini menjadi forum krusial untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi, dalam arahannya, menjelaskan bahwa Sangatta Utara menjadi fokus pembahasan karena kecamatan ini memiliki jumlah keluarga berstatus berisiko stunting terbesar di antara seluruh wilayah Kutim.
“Kami sengaja mengambil lokus Sangatta Utara karena data menunjukkan angka keluarga berisiko stunting tertinggi berada di sini. Hasil verifikasi terakhir nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh tim teknis,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pemahaman bersama antara media, perangkat daerah, dan petugas lapangan tentang konsep “keluarga berisiko stunting”. Menurutnya, isu stunting harus ditangani mulai dari akar penyebabnya.
“Kita harus berbicara dari hulunya, yaitu keluarga yang memiliki faktor risiko, seperti sanitasi tidak layak, air bersih yang belum standar, tidak memiliki jamban sehat, kondisi Pasangan Usia Subur 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak), hingga tidak mengikuti program KB,” paparnya.
Junaidi menambahkan, keluarga yang berada dalam kategori desil 1 sampai 4 (kelompok masyarakat miskin) juga menjadi sasaran intervensi.
“Dari data ini nanti akan terlihat keluarga mana yang membutuhkan bantuan pembangunan rumah layak huni, akses air bersih, atau pelatihan keterampilan. Semua akan diintegrasikan dalam perencanaan lintas perangkat daerah,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, DPPKB akan melaksanakan program “Cap Jempol Stop Stunting” atau Cara Pelayanan Jemput Bola Stop Stunting. Tim akan turun langsung melakukan koordinasi dan konsultasi dengan sedikitnya 10 Perangkat Daerah terkait (termasuk PDAM, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Disnaker, dan BAZNAS) untuk membedah data dan memastikan program intervensi tepat sasaran.
“Tim kami tidak menunggu. Kami akan jemput bola ke PD terkait untuk membedah data dan memastikan setiap dinas memiliki peran sesuai rekomendasi hasil verifikasi,” jelasnya.
Ia juga mengajak media untuk berperan aktif mengawal validitas data di lapangan.
“Kalau teman-teman media menemukan data yang kami sajikan tidak sesuai di lapangan, silakan cek langsung ke RT dan berikan masukan kepada petugas PLKB dan TPK. Data akurat adalah kunci perencanaan pembangunan yang tepat arah,” tegasnya.
Junaidi menginformasikan bahwa hasil verifikasi data ini akan menjadi dasar bagi rapat lintas PD yang rencananya dipimpin Wakil Bupati Kutim Mahyunadi selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
Sesi penjelasan data teknis kemudian dipandu oleh tim dari DPPKB. Para petugas PLKB juga diminta memahami kondisi wilayah binaannya agar pelaksanaan program intervensi di lapangan lebih efektif dan tepat sasaran. Junaidi menutup kegiatan dengan penegasan pentingnya evaluasi kinerja petugas lapangan.
“Saya minta PLKB benar-benar mengenal wilayahnya dan warganya. Jangan sampai nanti kepala dinas yang lebih tahu kondisi lapangan daripada petugasnya,” tandasnya. (ADV/ProkopimKutim/BK)
