SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga iklim hubungan industrial yang kondusif. Hal ini ditunjukkan dengan memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) antara Federasi Persatuan Buruh Militan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (FPBM-KASBI) Kutim dan sejumlah perusahaan sawit yang beroperasi di wilayah tersebut. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, sebagai tindak lanjut dari berbagai aduan buruh mengenai hak-hak ketenagakerjaan yang belum terpenuhi.
RDP dihadiri oleh Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, Asisten Pemkesra Sekretariat Kabupaten, Poniso Suryo Renggono, Kadisnaker, Roma Malau, serta perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perkebunan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Dari pihak perusahaan, hadir PT Gunta Samba, PT Nusaraya Agro Sawit (NAS), PT Kalimantan Agro Nusantara (Kalianusa), PT Telen, dan PT Dinamika Prima Artha.
Ketua FPBM-KASBI Kutim, Andre, menegaskan bahwa forum ini bukan ajang konfrontasi, melainkan wadah untuk mencari solusi yang adil dan bermartabat bagi pekerja.
“Kami ingin membangun hubungan yang humanis dan harmonis,” ujarnya.
Andre menggambarkan kondisi buruh di lapangan sebagai “permainan kucing dan tikus” antara pekerja dan perusahaan. Ia mengungkapkan berbagai persoalan, mulai dari pesangon yang belum dibayarkan, hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan, hingga kesejahteraan karyawan yang belum terpenuhi.
“Kalau haknya tidak diberikan, bagaimana mereka bisa makan?” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar perusahaan tidak menunda pemenuhan hak pekerja dengan alasan proses hukum.
“Jangan menunggu putusan hukum tetap untuk memberikan hak dasar pekerja,” tambahnya.
Wakil Bupati Mahyunadi mengapresiasi langkah serikat buruh dan perusahaan yang mau duduk bersama mencari solusi.
“Terima kasih kepada perusahaan dan serikat buruh yang tidak lelah menyuarakan aspirasi pekerja sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Mahyunadi menekankan bahwa agenda ini murni untuk kepentingan masyarakat, bukan politik. “Kami memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegasnya. Ia berharap hasil kesepakatan yang dicapai dapat dijalankan oleh kedua pihak. “Jika diberi waktu 10 hari, harus diselesaikan dalam waktu itu. Yang penting investasi di Kutim aman dan hak buruh diperjuangkan sesuai aturan,” tutup Mahyunadi. ((ADV/ProkopimKutim/BK)
