SANGATTA — Menghadapi potensi turbulensi fiskal yang dapat memengaruhi kemampuan daerah dalam menjaga stabilitas pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat. Bupati Kutai Timur, Ardiansyah, menegaskan bahwa langkah antisipatif ini merupakan instruksi langsung kepada jajaran pengelola keuangan daerah.
Menurut Ardiansyah, kebijakan fiskal nasional sangat menentukan kemampuan daerah untuk menjaga kesinambungan belanja wajib dan layanan publik. Karena itu, ia memerintahkan jajaran teknis untuk memastikan komunikasi dengan Kementerian Keuangan berjalan tanpa jeda. “Sudah, kita terus berkoordinasi. Saya perintahkan Bapak Negara untuk koordinasi sekda bagian keuangan, BPKAD untuk koordinasi terus dengan Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Bupati juga menyoroti peran Menteri Keuangan Sri Mulyani yang baru dilantik. Ia menilai menteri memiliki kecermatan yang baik dalam membaca dinamika global. “Dan kalau dilihat dari komentar Menteri Keuangan yang baru ini luar biasa beliau untuk melihat dan menelah apa yang terjadi ke dunia,” ucapnya.
Ardiansyah menambahkan bahwa ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) harus mulai diimbangi dengan upaya penguatan pendapatan daerah. Ia mengisyaratkan perlunya strategi agar Kutai Timur tidak terpukul jika terjadi pengurangan transfer pusat. “Tapi kira-kira untuk penguatan, kan selama ini kita di DBH aja nih Pak, kira-kira untuk penguatan kita lepas dari pengurang itu.”
Bupati juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas pembiayaan di sektor vital. Ia berharap tidak terjadi guncangan besar yang dapat memengaruhi belanja pegawai dan layanan dasar masyarakat. “Mudah-mudahan yang terkait dengan ini, dengan pembiayaan… Kepenggawaian ini, ini tidak terjadi turbulensi yang mendasar, yang signifikan,” ujarnya.
Menurutnya, setiap pos anggaran memiliki mekanisme, mulai dari DAU, DAK, hingga komponen pembiayaan teknis lainnya. “Karena kan masing-masing sesuai dengan pembiayaannya. Ini, itu, ini, ini, dan sebagainya. Ada DAW, ada DAK, dan sebagainya. Banyak mensiasatinya.”
Dengan koordinasi intensif tersebut, Pemkab Kutim berupaya memastikan APBD 2026 tetap stabil dan program-program prioritas tetap dapat berjalan tanpa gangguan. (ADV)
