SANGATTA – Hadir memenuhi undangan buka puasa bersama (bukber) yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kutim di Cafe Kopikai, Minggu (9/3/2025) sore, Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi yang datang mewakili Bupati menyampaikan sejumlah program prioritas Pemkab Kutim.
Dalam kesempatan tersebut, Mahyunadi menjelaskan sejumlah kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bupati H Ardiansyah dan dirinya. Salah satunya adalah terkait bagaimana nasib Pelabuhan Sangatta di Kenyamukan, Sangatta Utara. Ia menegaskan bahwa meskipun terdapat penundaan operasional, pembangunan Pelabuhan Kenyamukan tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah.
Pelabuhan Kenyamukan yang sebelumnya direncanakan untuk beroperasi pada 2025, mengalami penundaan hingga awal 2026. Penundaan ini disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat. Meski begitu, Mahyunadi memastikan bahwa pihaknya terus mengupayakan kelengkapan fasilitas pelabuhan, salah satunya dengan penambahan dermaga atau dum untuk bongkar muat batu dan material lainnya.
“Kami ingin Pelabuhan Kenyamukan memiliki dermaga agar bisa digunakan untuk bongkar muat batu dan material lain. Ini akan menjadi solusi bagi para kontraktor yang sering kesulitan mendapatkan material, terutama saat musim proyek. Biaya pengiriman material dari daerah lain cukup mahal dan jaraknya sangat jauh,” ungkap Mahyunadi.
Lebih lanjut, Mahyunadi berharap agar pada 2027-2028, Pelabuhan Kenyamukan dapat beroperasi sepenuhnya. Diharapkan, keberadaan pelabuhan ini akan meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi bahan material di Kutim, yang pada gilirannya akan mempercepat proses pembangunan di daerah tersebut.
Selain membahas infrastruktur, Mahyunadi juga menyoroti masalah utang Pemkab Kutim kepada kontraktor yang belum terbayarkan pada 2024. Menurutnya, pembayaran utang tersebut menjadi prioritas utama, dan ia menargetkan penyelesaian utang pada Maret 2025, sebelum Idulfitri.
“Kami prioritaskan pembayaran utang dulu. Kami upayakan sebelum Lebaran, Pemkab Kutim bisa melunasi utang kepada kontraktor yang masih tertunda sejak 2024,” jelas Mahyunadi.
Ia juga menegaskan bahwa 50 program prioritas yang dijanjikan saat kampanye akan tetap dilaksanakan. Namun, sebelum menjalankan program-program tersebut, pihaknya berencana untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek-proyek yang masih ditemukan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas pembangunan yang lebih baik di masa mendatang.
“Sebelum menjalankan program-program prioritas, kami akan melakukan sidak terhadap proyek-proyek yang tidak sesuai spek. Ini penting agar program dan proyek yang direncanakan lebih baik, termasuk proyek-proyek multi years,” tambahnya.
Berikutnya melakukan intervensi agar program yang dilaksanakan tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Melalui langkah-langkah tersebut, Mahyunadi berharap kualitas pembangunan di Kutim semakin meningkat dan anggaran yang digunakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (ADV)
