Kutai Timur — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur menegaskan pentingnya kedisiplinan perencanaan dalam pengajuan tambahan anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini disampaikan Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kutim, Ripto Widargo, di tengah proses pembahasan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025.
Ripto menjelaskan bahwa pengajuan tambahan anggaran merupakan hal yang lazim dalam siklus perencanaan, namun setiap OPD tetap harus mengukur urgensi dan kemampuan keuangan daerah. “Sepanjang itu urgen untuk disupport, biasanya kita mengajukan juga, sama seperti OPD yang lain,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kewenangan penilaian tidak berada di tangan Bappeda maupun OPD semata, karena usulan tersebut harus melalui evaluasi ketat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Namun nanti pertimbangan di TAPD itu yang sangat krusial. TAPD mungkin punya kebijakan bahwa prioritas itu mempertimbangkan dari aspek ketersediaan anggaran, kemudian aspek-aspek yang lain yang harus dipenuhi, misalnya hutang-hutang, multiyears, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Dengan kondisi fiskal daerah yang harus disesuaikan dengan berbagai kewajiban dan program multiyears, Ripto menegaskan pentingnya penyusunan rencana kerja yang realistis dan efisien. Ia menyoroti bahwa perencanaan yang terlalu tinggi tanpa dukungan kapasitas anggaran hanya akan menghambat kinerja pembangunan.
Sebagai lembaga perencana, Bappeda berperan memastikan seluruh program selaras dengan visi pembangunan Kutai Timur, termasuk pemerataan ekonomi, keberlanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap OPD diminta menyesuaikan rencana kerjanya agar tetap fokus pada prioritas pembangunan daerah.
Ripto menambahkan bahwa proses perencanaan yang baik harus memetakan kebutuhan riil masyarakat serta menimbang dampak program terhadap pembangunan jangka panjang. Ia berharap OPD mampu menyusun rencana yang terukur, berorientasi hasil, dan tidak hanya sekadar menambah anggaran tanpa perhitungan matang.
“Perencanaan yang efektif itu bukan soal besar anggarannya, tetapi bagaimana anggaran itu memberikan dampak pada masyarakat,” tegasnya. (ADV)
