SANGATTA – Bertani selalu berhadapan dengan ketidakpastian. Petani bisa mengeluarkan biaya sejak pengolahan lahan, penanaman hingga pemeliharaan, tetapi cuaca ekstrem, banjir, kekeringan atau serangan organisme pengganggu tanaman dapat mengubah hasil akhirnya.
Risiko itulah yang mulai dijawab Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Program tersebut mulai mendapatkan alokasi dalam APBD Kutim 2026 dan disinergikan dengan Pertanian Modern-Advanced Agriculture System (PM-AAS).
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kutim Dyah Ratnaningrum mengatakan AUTP dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap usaha tani sekaligus menjaga kemampuan petani untuk kembali berproduksi setelah mengalami gagal panen.
“AUTP baru kami alokasikan dalam APBD 2026. Prinsipnya, pemerintah ingin memberikan perlindungan agar ketika terjadi gagal panen, petani tidak harus menanggung seluruh kerugiannya sendiri,” kata Dyah saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (3/8/2026).
Pemkab Kutim mengalokasikan anggaran sebesar Rp216 juta untuk memberikan perlindungan terhadap 1.200 hektare lahan sawah. Penetapan luas lahan tersebut dilakukan setelah proses verifikasi bersama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).
Premi asuransi berada di kisaran Rp180 ribu per hektare. Apabila terjadi gagal panen akibat risiko yang ditanggung sesuai ketentuan program, seperti banjir, kekeringan atau serangan organisme pengganggu tanaman, petani dapat memperoleh pertanggungan sebesar Rp6 juta per hektare.
Dana pertanggungan diharapkan menjadi penyangga agar petani memiliki modal untuk kembali mengolah sawah. Dengan demikian, satu musim yang buruk tidak serta-merta menghentikan kegiatan produksi pada musim berikutnya.
Namun, perlindungan terhadap risiko hanya menjadi satu bagian dari strategi yang disiapkan. Pemerintah juga ingin sawah yang telah diusahakan mampu menghasilkan produksi lebih tinggi.
Karena itu, AUTP disinergikan dengan PM-AAS dari Kementerian Pertanian. Pendekatan pertanian modern tersebut memanfaatkan mekanisasi, pertanian presisi, pengaturan jarak tanam, pemupukan berimbang hingga pengelolaan air yang lebih efisien.
Produktivitas padi yang selama ini berada pada kisaran 5 sampai 6 ton per hektare ditargetkan meningkat sedikitnya menjadi 10 ton per hektare. Bahkan, pada sejumlah lokasi percontohan, produktivitas disebut mampu menembus lebih dari 12 ton per hektare.
“Kita ingin dua hal berjalan bersama. Teknologi membantu petani meningkatkan hasil, sementara AUTP memberikan perlindungan terhadap risiko gagal panen. Dengan adanya jaminan tersebut, petani diharapkan lebih percaya diri mengembangkan usaha taninya,” jelas Dyah.
Peningkatan produksi memiliki arti strategis bagi Kutim. Sebagian kebutuhan beras dan pangan pokok masyarakat selama ini masih harus didatangkan dari luar daerah. Ketergantungan tersebut membuat ketersediaan dan harga pangan lokal ikut dipengaruhi kelancaran pasokan dari wilayah lain.
Ketika distribusi terganggu atau harga dari daerah pemasok meningkat, dampaknya dapat ikut dirasakan masyarakat Kutim. Karena itu, meningkatkan kemampuan produksi dari sawah sendiri menjadi salah satu jalan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Dyah mengatakan cakupan AUTP masih terbuka untuk dikembangkan pada tahun-tahun berikutnya. Evaluasi pelaksanaan dan meningkatnya partisipasi petani dapat menjadi dasar untuk memperluas lahan maupun menambah dukungan anggaran.
“Program ini penting untuk mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan. Ke depan tentu ada peluang meningkatkan cakupan, baik dari luas lahan maupun anggarannya,” ujarnya.
Untuk memastikan penerima tepat sasaran, data calon peserta telah melalui verifikasi bersama Jasindo. DTPHP Kutim dan Jasindo juga telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang disaksikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutim Noviari Noor beberapa waktu lalu.
Petani selanjutnya akan mendapatkan pendampingan dari penyuluh pertanian untuk mendaftarkan lahan melalui aplikasi SIAP. Sistem tersebut digunakan dalam proses pendataan, verifikasi dan pemantauan pelaksanaan program.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, AUTP ditargetkan mulai diterapkan pada awal September 2026. Program tersebut disebut menjadi bagian dari 59 program unggulan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.
Bagi Kutim, tantangannya kini bukan hanya bagaimana menghasilkan panen lebih banyak, tetapi juga memastikan orang yang menanamnya tidak dibiarkan sendirian menghadapi risiko. Ketika petani merasa lebih aman untuk berproduksi dan teknologi mampu mendongkrak hasil sawah, jalan menuju kemandirian pangan pun menjadi semakin terbuka. (ADV/ProkopimKutim/BK)
