SANGATTA—Alokasi anggaran yang besar untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) di Kutai Timur pada tahun anggaran berjalan menjadi perhatian anggota DPRD setempat. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ardiyansyah, menyoroti tingginya porsi anggaran yang diterima kedua dinas ini dibandingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Namun, penekanan Ardiyansyah bukan pada besaran angka semata, melainkan pada realita di balik alokasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa mayoritas anggaran yang besar itu sebenarnya dialokasikan untuk menyelesaikan kewajiban atau utang pekerjaan yang berasal dari tahun anggaran sebelumnya.
Menyelesaikan utang proyek tahun lalu
Menurut Ardiyansyah, tingginya anggaran dua dinas tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan pembangunan baru, melainkan beban proyek yang tertunda.
“Ya memang kalau tinggi itu ada dua dinas ya, antara PUPR dan Perkim. Tapi di situ juga mohon maaf, di situ ada utang yang besar yang harus kita selesaikan,” ujar Ardiyansyah.
DPRD menyatakan pemakluman atas kondisi tersebut. Pemahaman ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian proyek yang sudah berjalan sebelumnya belum rampung, dan jika tidak dilanjutkan, hal itu akan menimbulkan kerugian atau bahkan menyebabkan pekerjaan menjadi mangkrak.
Ardiyansyah menambahkan, “Jadi artinya kita maklumi itu, kenapa? Karena memang sudah berjalan kegiatan ini. Kalau tidak dilanjutkan, kasihan juga. Nah, itu inilah yang jadi beban kita sekarang ini. Artinya kita juga tidak bisa harus tegas dengan mereka,” jelasnya.
Fokus pembangunan baru yang terbatas
Meskipun total anggaran Dinas Perkim tercatat mencapai sekitar Rp1,7 triliun dan PUPR juga menerima porsi yang besar, Ardiyansyah mengungkapkan bahwa alokasi untuk pembangunan baru sangat terbatas.
“Jadi memang besar anggaran mereka, Perkim itu Rp1,7, PUPR, tapi hanya 700 yang bisa dimampangkan untuk pembangunan baru,” ungkapnya.
Keterbatasan ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam merealisasikan program pembangunan baru yang diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat Kutai Timur. Ke depan, Ardiyansyah berharap pengelolaan anggaran di kedua dinas dapat lebih efisien dan fokus pada pembangunan yang berdampak nyata bagi publik. (ADV)
