SANGATTA—Banjir masih menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Pemerintah Kabupaten Kutim terus berupaya mencari solusi menyeluruh terhadap persoalan banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.
Upaya ini mencakup koordinasi yang proaktif oleh Komisi C DPRD Kutim dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan teknis di bidang sumber daya air dan penanganan bencana.
Anggota Komisi C, Bahcok Riandi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi dan konsultasi dengan dua institusi kunci sebagai langkah awal memetakan tanggung jawab dan mencari titik temu dalam penanganan banjir yang komprehensif. Langkah ini mencakup komunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi.
“Hal itu sudah juga kami konfirmasikan kepada dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat provinsi kemana kewenangan-kewenangan itu kan banyak,” jelas Bahcok. Selain itu, Komisi C juga telah menyampaikan permasalahan tersebut kepada Balai Wilayah Sungai. Konsultasi ini dinilai penting mengingat banjir masih menjadi bencana yang sering terjadi dan meresahkan masyarakat Kutim.
Lebih dari sekadar koordinasi teknis, Bahcok menegaskan bahwa pihaknya telah meminta agar masalah banjir ini dapat dianggarkan secara khusus oleh instansi-instansi yang memiliki kewenangan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
“Dan kami juga sudah konsultasi ke balai wilayah sungai karena masalah banjir masih sering terjadi di tempat kita ini, kemana kewenangan mereka yang harus ini kami minta hal itu bisa dianggarakan untuk bencana banjir ini,” paparnya.
Ia menyatakan bahwa semua langkah koordinasi yang diperlukan telah dilaksanakan oleh Komisi C. Namun, proses selanjutnya masih menunggu tahapan eksekusi dan realisasi anggaran dari pihak eksekutif. Kendala yang dihadapi adalah kebijakan efisiensi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim.
“Kami sudah melaksanakan semua itu, tapi kita semua nunggu prosesnya, karena kita mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kutai Timur ini kan kita tahu ada efisiensi,” jelasnya. Dengan demikian, upaya administratif dan koordinatif untuk penanganan banjir di Kutim telah maksimal dan kini berlanjut pada tahapan eksekusi anggaran daerah. (ADV)
