SANGATTA – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pembak Kutim) dalam menjalankan program pembangunan dinilai sudah baik. Namun, masih ada beberap poin yang jadi perhatian dan perlu ditingkatkan lagi. Hal tersebut diungkapkan oleh Yan, anggota DPRD Kutim.
Anggota legislatif yang akrab disapa Pak Yan, menyoroti aspek teknis penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilainya belum optimal. Meskipun sempat dilakukan efisiensi di awal tahun, anggaran justru mengalami kenaikan dalam Perubahan APBD.
Kekhawatiran utama yang disampaikan oleh Pak Yan adalah terhadap realisasi penyerapan anggaran di pengujung tahun. Kekhawatiran ini muncul karena waktu yang tersisa sudah sangat terbatas.
“Dan saya lihat mungkin yang nanti yah kita tidak tau karna ini masih belum berjalan tentang penyerapannya, karena ini sudah akhir tahun sudah sekian bulan saja lagi. Apakah ini nanti akan maksimal atau tidak seperti tahun-tahun sebelumnya kita memang tidak terlalu maksimal dalam penyerapan,” ujarnya.
Dampak dari penyerapan anggaran yang tidak maksimal ini dikhawatirkan akan langsung terasa pada kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa ketika anggaran tidak terserap secara optimal, maka program-program pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan kesetaraan masyarakat tidak dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga manfaat yang seharusnya diterima justru tertunda.
“Nah ketika anggaran itu tidak terserap dengan maksimal tentu saja ini berpengaruh kepada kesetaraan masyarakat, dimana seharusnya masyarakat menikmati program-program pemerintah yang berjalan tetapi tidak terserap kan tertunda. Nah itu barang kali yang kita khawatirkan di tahun ini mengingat batas waktu yang sudah sedikit tapi sampai hari ini juga belum berjalan,” paparnya.
Guna memastikan manfaat pembangunan benar-benar sampai ke masyarakat, Pak Yan berharap pemerintah tetap konsisten dalam melaksanakan program-program yang telah dituangkan dalam APBD. Tujuannya tentu saja untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen ini dinilai krusial untuk menjaga momentum pembangunan dan memastikan hak-hak masyarakat atas program pemerintah dapat terpenuhi tanpa penundaan.
“Kita berharap pemerintah tetap komitmen melaksanakan dengan konsisten program-program yang sudah dituangkan dalam APBDP,” tandasnya. (ADV)
