SANGATTA — Kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Kaerah Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan. Salah satunya dari Anggota DPRD Kutai Timur, Akhmad Sulaeman. Legislator dari Partai Demokrat ini mengingatkan agar hal ini menjadi perhatian serius dari Pemkab Kutim.
Ia menuturkan pentingnya keseimbangan antara penghematan dan pemenuhan kebutuhan riil di lapangan, khususnya di daerah-daerah terpencil. Jangan sampai kebijakan efisiensi berdampak pada tidak terlayaninya warga di daerah terpencil.
Mengidentifikasi tantangan efisiensi dan aspirasi
Akhmad Sulaeman mengidentifikasi dua hal utama terkait implementasi kebijakan ini. Pertama adalah berkurangnya anggaran sebagai akibat dari kebijakan efisiensi. Kedua, yang dianggapnya lebih krusial, adalah perlunya pemerintah turun langsung ke bawah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Ya kalau kami melihat ini kan pertama berkurangnya anggaran karena efisiensi, yang kedua karena kita melihat perlu pemerintah melihat langsung ke bawah. Mungkin mendengarkan aspirasi-aspirasi khususnya daerah-daerah pelosok yang terpencil untuk melihat apa sih kebutuhan di sana itu,” jelasnya kepada awak media.
Pentingnya alokasi anggaran tepat sasaran
Menurutnya, keberadaan anggaran saja tidaklah cukup jika alokasinya tidak tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa anggaran yang ada harus sesuai dengan porsi yang dibutuhkan oleh daerah-daerah tertentu, yang seringkali memiliki tantangan dan kebutuhan yang unik.
Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih jitu dalam perencanaan anggaran. Tujuannya agar efisiensi tidak mengurangi esensi dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah paling membutuhkan.
“Jadi sebenarnya kalau anggaran ada, tapi cuman peruntukannya daerah-daerah tertentu itu juga belum maksimal begitu, jadi porsi anggaran yang dibutuhkan pada daerah-daerah tertentu,” pungkasnya. (ADV)
