SANGATTA – Komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terus diperkuat melalui penataan anggaran yang strategis. Selangkah di depan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, Komisi D mengambil inisiatif proaktif dengan fokus pada penguatan alokasi dana bagi sektor sosial dan kemasyarakatan.
Langkah ini diwujudkan melalui serangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) intensif bersama dinas-dinas mitra kerja. Kegiatan hearing ini merupakan agenda baru yang secara khusus diselenggarakan menjelang pembahasan anggaran daerah. Tujuannya adalah memastikan setiap rupiah anggaran dapat beroperasi maksimal di tengah masyarakat.
Sekretaris Komisi D, Shabaruddin, menegaskan bahwa prioritas legislatif adalah mendukung penuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran vital namun terbatas secara finansial. Komisi D, yang membidangi masalah sosial dan kemasyarakatan, melihat RDP sebagai kesempatan untuk memastikan tidak ada program penting yang terhambat karena keterbatasan biaya.
“Dinas-dinas yang berada di komisi D, kita ini komisi D membidangi masalah sosial dan kemasyarakatan, tujuan hearing ini baru periode ini kita laksanakan setiap sebelum pembahasan anggaran APBD perubahan diadakan hearing dengan dinas-dinas mitra kami,” jelas Shabaruddin.
Dalam RDP, fokus utama adalah mendengarkan rencana kerja dan melihat pagu anggaran yang diajukan oleh dinas terkait. Shabaruddin menambahkan, inti dari inisiatif ini adalah tindakan nyata untuk mendukung OPD yang anggarannya minim.
“Tujuannya ingin mendengar apa rancang kerja mereka dan melihat pagu anggaran mereka yang mereka sudah sodorkan, tujuan kami untuk memasukkan program-program yang harus ditambahkan, dan juga ingin mem-backup anggaran mereka, mitra kami dibawa organisasi perangkat daerah dibawa naungan kami yang mungkin anggarannya yang minim,” ujarnya.
Dukungan Komisi D tidak berhenti pada identifikasi. Komitmen untuk memperjuangkan penambahan anggaran akan dibawa ke Badan Anggaran DPRD. Hal ini merupakan jaminan agar operasional dinas tetap berjalan efektif.
“Kita usahakan untuk backup agar mereka bisa dipertahankan kalau bisa ditambahkan dari teman-teman komisi yang masuk dalam badan anggaran dewan perwakilan rakyat daerah nantinya,” pungkas Shabaruddin.
Inisiatif ini menjadi sinyal positif bahwa pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, khususnya di bidang sosial, akan memiliki dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan. (ADV)
