Sangatta – Implementasi kebijakan efisiensi anggaran daerah tengah menjadi sorotan. Kebijakan efisiensi tentu saja berpengaruh terhadap jalannya program pemerintahan. Berbagai rencana dan kebijakan pun harus ditinjau ulang. Hal ini terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di Kutai Timur (Kutim).
Meski terjadi efisiensi, Anggota DPRD Kutai Timur, Akhmad Sulaeman, mengingatkan agar penghematan tetap harus diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan riil masyarakat, khususnya bagi daerah terpencil, tetap harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutim.
Menurut politikus Partai Demokrat ini, ada dua isu utama yang perlu diatasi. Pertama, berkurangnya anggaran sebagai konsekuensi dari kebijakan efisiensi. Kedua, perlunya pemerintah untuk turun langsung ke lapangan guna menyerap aspirasi masyarakat.
Penyerapan aspirasi kunci alokasi tepat sasaran
Akhmad Sulaeman menegaskan pentingnya upaya pemerintah dalam mengumpulkan data kebutuhan langsung dari masyarakat di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak optimal.
“Ya kalau kami melihat ini kan pertama berkurangnya anggaran karena efisiensi, yang kedua karena kita melihat perlu pemerintah melihat langsung ke bawah. Berupa mendengarkan aspirasi-aspirasi khususnya daerah-daerah pelosok yang terpencil untuk melihat apa sih kebutuhan di sana itu,”.
Porsi anggaran harus proporsional
Lebih lanjut, Akhmad Sulaeman menyoroti bahwa ketersediaan anggaran saja tidak menjamin keberhasilan jika distribusinya tidak proporsional. Alokasi harus disesuaikan dengan tantangan unik dan kebutuhan spesifik daerah-daerah yang minim sentuhan pembangunan.
“Jadi sebenarnya kalau anggaran ada, tapi distribusinya hanya peruntukan bagi daerah-daerah tertentu itu juga belum maksimal begitu,” ujarnya. Ia menyimpulkan, “jadi porsi anggaran yang dibutuhkan pada daerah-daerah yang minim sentuhan pembangunan,”.
Anggota DPRD dari daerah pemilihan Kaliorang, Karangan, Sandaran, Kaubun, dan Sangkulirang ini menyarankan agar pemerintah mengadopsi pendekatan yang lebih cermat dan jitu dalam merencanakan anggaran. Melalui cara ini, kebijakan efisiensi dapat diimplementasikan tanpa mengurangi esensi dari pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat di wilayah yang paling membutuhkan. (ADV)
