SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat upaya penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS. Langkah tersebut dibahas melalui Rapat Lintas Sektor Penanggulangan HIV yang dipimpin Wakil Bupati Kutim Mahyunadi di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Senin (10/8/2026).
Rapat tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), DPMPTSP, Bappeda, BPKAD, Satpol PP, Kemenag Kutim, Bagian Hukum, Bagian Kesra, KPAD Kutim, Komunitas Mahakam Plus, hingga Tim Pokja KPAD Kutim.
Mahyunadi yang juga menjabat Ketua Tim Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kutim mengatakan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya. Menurutnya, pemerintah tidak lagi hanya membicarakan persoalan HIV/AIDS secara umum, tetapi harus mulai menentukan langkah konkret yang dapat diterapkan di lapangan.
“Hari ini kita ingin rapat lagi untuk membahas tentang apa aksi yang akan kita lakukan terhadap penanganan AIDS ini. Tentunya kalau kita ingin melakukan aksi itu, banyak pihak yang berkaitan,” ujar Mahyunadi.
Ia menegaskan, keterlibatan banyak pihak membutuhkan pembagian peran yang jelas. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing agar upaya penanggulangan HIV/AIDS tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kita tidak ingin aksi yang kita lakukan ini serampangan dan berjalan masing-masing, sehingga dikhawatirkan ada aksi yang tumpang tindih,” katanya.
Karena itu, sinkronisasi program menjadi salah satu fokus utama dalam rapat tersebut. Pemerintah ingin setiap kegiatan yang dilakukan memiliki arah yang sama, saling mendukung, dan menghasilkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
Selain pembagian tugas, persoalan penggunaan anggaran juga menjadi perhatian. Mahyunadi meminta seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terkait sumber pembiayaan, penggunaan anggaran, hingga bentuk pertanggungjawabannya.
“Saya harap hari ini bisa segera clear tentang pemahaman penggunaan anggaran itu. Oleh karena itulah saya minta untuk memaparkan apa saja programnya,” ujarnya.
Menurutnya, anggaran penanggulangan HIV/AIDS harus diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung. Ia mengingatkan agar dana yang tersedia tidak lebih banyak terserap untuk kebutuhan pendukung, sementara program yang menyentuh masyarakat justru belum maksimal.
“Jangan sampai anggaran KPAD ini lebih banyak untuk penopang-penopang saja tapi tidak banyak manfaat yang dirasakan langsung oleh tim terdampak,” tegasnya.
Mahyunadi menjelaskan, penanggulangan HIV/AIDS tidak cukup hanya dilakukan terhadap masyarakat yang telah terinfeksi atau orang dengan HIV (ODHIV). Upaya pencegahan juga harus diperkuat dengan menangani faktor risiko yang menjadi sumber persoalan.
Menurutnya, pemerintah perlu bergerak dari dua sisi, yakni memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak sekaligus memperkuat pencegahan terhadap aktivitas yang berpotensi meningkatkan risiko penularan.
“Kita berpikir untuk menuntaskan atau menanggulangi yang di hilir, yaitu orang ODHIV yang sudah terdampak kita tanggulangi, tapi yang di hulunya seperti pergaulan bebas serta prostitusi juga harus kita berantas,” katanya.
Ia menyebut Pemkab Kutim telah menerima data mengenai sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi titik kerawanan penularan HIV. Data tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam memperkuat pengawasan dan penataan.
“Di sini banyak sekali tempat hiburan di Kutim ini baik yang ada izin maupun yang tidak ada izin, sehingga penataan dan pengawasan harus kita perketat,” ujar Mahyunadi.
Menurutnya, penguatan pengawasan akan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor sesuai kewenangan masing-masing. Keterlibatan aparat penegak hukum juga akan dilakukan ketika pemerintah memasuki tahap pelaksanaan aksi di lapangan.
“Untuk melibatkan pihak lain seperti kepolisian akan kita lakukan di saat aksinya,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kutim dr Yuwana Sri Kurniawati menyampaikan, rakor lintas sektor diperlukan untuk menyatukan pandangan dan memperkuat komitmen seluruh pihak dalam penanggulangan HIV.
“Rakor ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam upaya penanggulangan HIV. Kami berharap seluruh pihak dapat memberikan masukan serta memperkuat komitmen bersama dalam mendukung program penanggulangan HIV di Kutim,” ujarnya.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, Pemkab Kutim berharap penanganan HIV/AIDS tidak berhenti pada tataran perencanaan. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu menjalankan perannya secara jelas sehingga upaya pencegahan, edukasi, pengawasan, hingga pendampingan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
Dengan pendekatan lintas sektor, pemerintah daerah ingin memastikan persoalan HIV/AIDS ditangani secara lebih menyeluruh. Bukan hanya merespons kasus yang telah terjadi, tetapi juga mengurangi faktor risiko agar penyebaran dapat ditekan sejak dari hulu. (ADV/ProkopimKutim/BK)
