SANGATTA – Ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah kembali menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas harga di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Kali ini perhatian tertuju pada bawang putih.
Kutim tercatat masuk dalam 10 kabupaten/kota dengan harga bawang putih tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, baru-baru ini.
Rapat yang berlangsung secara daring dan luring itu diikuti Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman secara daring. Dari Ruang Rapat Diskominfo Staper Kutim, ia didampingi Sekretaris Kabupaten (Seskab) Rizali Hadi, unsur Forkopimda, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Dalam pemaparan pada rakor tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menyebut Kutim sebagai salah satu dari 10 daerah dengan harga bawang putih tertinggi. Daerah yang masuk dalam daftar itu diminta melakukan pemantauan lebih lanjut untuk mengetahui kondisi riil harga dan pasokan di lapangan.
Catatan tersebut menjadi perhatian Pemkab Kutim karena bawang putih merupakan salah satu komoditas yang pasokannya masih bergantung dari luar daerah. Gangguan distribusi maupun berkurangnya pasokan berpotensi memengaruhi harga di tingkat konsumen.
Seskab Kutim Rizali Hadi mengatakan pemerintah daerah selama ini telah melakukan sejumlah langkah pengendalian inflasi dengan melibatkan berbagai sektor. Upaya tersebut antara lain melalui operasi pasar serta penyusunan kebijakan berdasarkan komoditas yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
“Beberapa aktivitas secara lintas sektor sudah kita lakukan, baik operasi pasar yang berkaitan dengan penanganan pengendalian inflasi maupun kebijakan daerah yang akan kita susun nanti, berkaitan dengan objek-objek yang menjadi titik berat yang berpotensi menimbulkan inflasi di daerah,” ujar Rizali.
Meski bawang putih masuk dalam catatan nasional, Rizali menegaskan kondisi harga kebutuhan pokok di Kutim secara keseluruhan masih relatif stabil. Belum ditemukan lonjakan harga secara umum yang dinilai melampaui standar.
Namun stabilitas tersebut menurutnya tidak boleh membuat pengawasan mengendur. Pergerakan harga pangan dapat berubah mengikuti kondisi pasokan, distribusi maupun permintaan sehingga koordinasi antarlembaga perlu terus dilakukan.
“Kita secara maraton bersama lintas sektor dan dinas terkait untuk berkomunikasi dan berkoordinasi agar persoalan inflasi yang ada di daerah ini bisa tertangani,” katanya.
Untuk bawang putih, pemerintah daerah memiliki sejumlah pilihan intervensi apabila kenaikan harga dipicu kelangkaan pasokan. Operasi pasar dan pasar murah menjadi langkah yang dapat digunakan untuk membantu menjaga ketersediaan sekaligus menekan gejolak harga di masyarakat.
Pilihan lainnya adalah memperkuat kerja sama pasokan dengan daerah lain. Langkah tersebut menjadi relevan mengingat belum seluruh kebutuhan pangan masyarakat Kutim dapat dipenuhi dari produksi daerah sendiri.
“Kalau terjadi kelangkaan, berarti kita harus ada intervensi dari pihak pemerintah, penyediaan pasar murah atau kita kerja sama dengan daerah lain,” jelas Rizali.
Ketergantungan terhadap daerah pemasok membuat persoalan inflasi pangan di Kutim tidak semata berkaitan dengan harga di pasar. Kelancaran distribusi dan kontinuitas pasokan turut menentukan harga yang akhirnya dibayar masyarakat.
Karena itu, masuknya Kutim dalam daftar daerah dengan harga bawang putih tertinggi menjadi sinyal untuk melihat lebih jauh penyebab kondisi tersebut. Pemantauan diperlukan untuk memastikan apakah tingginya harga berkaitan dengan keterbatasan pasokan, biaya distribusi, kondisi rantai perdagangan, atau faktor lain di lapangan.
Hasil pemantauan kemudian dapat menjadi dasar menentukan bentuk intervensi yang diperlukan. Dengan demikian, operasi pasar maupun pasar murah tidak hanya dilakukan sebagai respons setelah terjadi lonjakan, tetapi dapat ditempatkan sebagai bagian dari langkah pengendalian ketika tekanan harga mulai terlihat.
TPID bersama perangkat daerah terkait akan terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok dan memperkuat koordinasi dalam menjaga pasokan. Pemerintah daerah juga menyiapkan respons apabila komoditas tertentu mulai menunjukkan pergerakan yang berpotensi membebani masyarakat.
“Yang perlu kita jaga adalah kestabilan ini. Ke depannya kita perlu lebih kuat lagi untuk berkoordinasi dan berkomunikasi aktif supaya inflasi yang terjadi di daerah ini bisa kita kendalikan,” pungkas Rizali.
Bagi Kutim, catatan harga bawang putih tersebut menjadi pengingat bahwa stabilitas pangan tidak cukup hanya dilihat dari kondisi pasar secara umum. Satu komoditas yang bergerak tinggi dapat menjadi tanda awal perlunya penguatan pasokan dan distribusi.
Selama sebagian kebutuhan masih didatangkan dari luar daerah, pengawasan harga, kelancaran distribusi dan kesiapan intervensi menjadi penting. Dengan langkah tersebut, tingginya harga bawang putih tidak dibiarkan berkembang menjadi tekanan yang lebih luas terhadap daya beli masyarakat dan inflasi daerah. (ADV/Prokopimkutim/BK)
