SANGATTA – Dana Desa selama ini lebih mudah dikenali dari wujud fisiknya. Jalan lingkungan diperbaiki, drainase dibangun, fasilitas umum disediakan dan berbagai infrastruktur hadir di tengah permukiman.
Namun pembangunan desa juga menyangkut sesuatu yang tidak selalu terlihat secara kasatmata, yakni kesehatan orang-orang yang tinggal di dalamnya.
Karena itu, pemerintah desa di Kutai Timur (Kutim) didorong memanfaatkan ruang dalam Dana Desa untuk memperkuat pencegahan dan penanggulangan AIDS, Tuberkulosis (TB) dan malaria atau ATM.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Forum Kemitraan Penanggulangan Penyakit ATM yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutim, belum lama ini.
Forum yang berlangsung di Kantor Dinkes Kutim tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya Ketua Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) sekaligus Ketua TP PKK Kutim Siti Robiah, Kepala Dinkes Kutim dr Yuwana Sri Kurniawati, serta unsur Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD).
Perwakilan Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan dan Bengalon juga terlibat dalam pembahasan tersebut.
PSM Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim Triee Susanti Mandasari menjelaskan, pemerintah desa sebenarnya memiliki ruang untuk mengambil bagian lebih besar dalam penanggulangan penyakit menular.
Landasannya terdapat dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.
Regulasi tersebut memberikan ruang pemanfaatan Dana Desa untuk berbagai kegiatan kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, TB dan malaria.
“Dana Desa bukan hanya untuk pembangunan fisik. Ada ruang bagi desa untuk mendukung kegiatan kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan dan penanggulangan AIDS, TBC dan malaria,” ujar Triee.
Menurutnya, penyakit tersebut tidak dapat dilihat hanya sebagai persoalan medis. Ketika seorang warga harus menghadapi sakit berkepanjangan, dampaknya dapat merembet ke kehidupan ekonomi keluarganya.
Produktivitas dapat menurun, penghasilan berkurang, sementara kebutuhan keluarga tetap berjalan.
Atas dasar itu, desa memiliki posisi strategis karena menjadi pemerintahan yang berada paling dekat dengan masyarakat.
Perannya dapat dimulai dari pencegahan.
Melalui penguatan Desa Siaga, pemerintah desa dapat mendukung edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyediaan sanitasi layak dan air bersih, pengelolaan lingkungan serta surveilans berbasis masyarakat dengan melibatkan kader kesehatan.
Dengan pendekatan tersebut, desa tidak harus menunggu masyarakat jatuh sakit untuk bergerak.
Kader dan masyarakat dapat membantu mengenali risiko maupun menemukan kasus lebih awal sehingga warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat segera memperoleh penanganan.
Untuk penyakit Tuberkulosis, tantangannya bahkan tidak berhenti ketika seorang pasien berhasil ditemukan.
Pengobatan TB membutuhkan kepatuhan hingga rangkaian terapi selesai. Karena itu, pendampingan terhadap pasien menjadi bagian penting dalam mencegah putus pengobatan sekaligus membantu memutus rantai penularan.
“Yang penting desa bisa membantu menemukan kasus lebih awal dan memastikan warga yang sakit tidak putus pengobatan. Kader juga harus aktif mendampingi, sehingga masyarakat tidak menghadapi masalah kesehatan sendirian,” jelas Triee.
Bentuk dukungannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, mulai dari pendampingan keluarga, dukungan sosial, bantuan akses transportasi menuju fasilitas kesehatan hingga dukungan kebutuhan gizi.
Perhatian juga diarahkan kepada mereka yang telah melewati masa pengobatan.
Triee menilai penyintas perlu memperoleh kesempatan untuk kembali produktif. Pemberdayaan ekonomi dapat menjadi bagian dari upaya membantu mereka kembali mandiri setelah kondisi kesehatannya pulih.
Namun, seluruh gagasan tersebut membutuhkan perencanaan agar tidak berhenti menjadi kegiatan sesaat.
Kebutuhan kesehatan masyarakat perlu dibawa ke Musyawarah Desa, kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan APBDes sesuai ketentuan.
Dengan cara tersebut, kesehatan dapat ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan desa yang memiliki kesinambungan.
Orientasi Dana Desa pun menjadi lebih luas. Keberhasilan pembangunan tidak hanya terlihat dari berapa kilometer jalan yang selesai atau berapa fasilitas yang berdiri, tetapi juga dari kemampuan desa menjaga warganya tetap sehat dan produktif.
Pendekatan tersebut menjadi penting menuju target eliminasi AIDS, TBC dan malaria pada 2030. Pemerintah tentu tidak dapat bekerja sendiri. Semakin dekat sebuah intervensi dengan masyarakat, semakin besar pula peluang kasus ditemukan lebih dini dan pasien mendapatkan pendampingan.
Semangat “Desa Mandiri, Warga Terlindungi” akhirnya menempatkan pembangunan pada tujuan yang paling mendasar.
Infrastruktur tetap dibutuhkan, tetapi manusia yang menggunakan infrastruktur itu juga harus dilindungi.
Ketika Dana Desa ikut digunakan untuk mencegah penyakit, mendampingi pasien hingga membantu penyintas kembali produktif, desa tidak hanya sedang membangun wilayahnya. Desa sedang menjaga orang-orang yang menjadi alasan pembangunan itu dilakukan. (ADV/ProkopimKutim/BK)
