SANGATTA — Keluarga menjadi ruang pertama tempat seseorang tumbuh, belajar, dan membentuk karakter. Karena itu, ketika muncul persoalan sosial di tengah masyarakat, keluarga menjadi salah satu titik penting yang perlu diperkuat.
Pemahaman tersebut menjadi dasar langkah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam meningkatkan kapasitas kader di tingkat kecamatan hingga desa.
Melalui Pelatihan Kader KISAK (Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan), KILAS (Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual), dan KIAT (Keluarga Indonesia Akrab Teknologi), TP-PKK Kutim berupaya membangun sistem pencegahan persoalan sosial yang dimulai dari lingkungan keluarga.
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutim tersebut diikuti Ketua dan pengurus TP-PKK dari seluruh kecamatan. Pelatihan selama dua hari, 8–9 April 2026, ini menjadi ruang pembekalan bagi para kader agar mampu mengenali persoalan sosial sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat.
Ketua TP-PKK Kutim Siti Robiah Ardiansyah mengatakan, berbagai persoalan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual terhadap anak, hingga penyalahgunaan narkotika membutuhkan perhatian bersama.
Menurutnya, banyak kasus sosial yang muncul ke permukaan hanyalah sebagian kecil dari persoalan yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Karena itu, diperlukan peran aktif keluarga dan kader sebagai penghubung antara pemerintah dengan warga.
“Peningkatan kasus yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan. Pelatihan ini menjadi bagian dari ikhtiar kita dalam mencegah kasus-kasus tersebut agar tidak terus berulang dan meluas di masyarakat,” ujar Siti Robiah.
Ia menjelaskan, kader yang mengikuti pelatihan tidak berhenti sebagai peserta. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskan pengetahuan yang diperoleh kepada jaringan PKK di tingkat bawah.
Pola tersebut dilakukan secara berjenjang. Peserta dari tingkat kecamatan akan meneruskan materi kepada kader desa, kemudian dilanjutkan kepada kelompok Dasawisma yang menjadi ujung tombak pemberdayaan keluarga di lingkungan tempat tinggal.
“Ilmu yang didapat hari ini harus ditularkan lagi ke tingkat desa, hingga sampai ke Dasawisma. Tujuannya agar masyarakat memiliki pemahaman kolektif untuk mendeteksi dini permasalahan sosial di lingkungannya masing-masing,” jelasnya.
Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi dari berbagai bidang. Perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutim Rusnaini memberikan pemahaman terkait pentingnya administrasi kependudukan sebagai dasar pelayanan dan perlindungan hak masyarakat.
Administrasi kependudukan yang tertib menjadi salah satu fondasi penting dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap berbagai layanan pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial.
Sementara itu, Pokja 1 TP-PKK Kutim yang diwakili Nurika Nugraheni dan Murti Ningsih memberikan pembekalan mengenai perlindungan anak serta pemanfaatan teknologi secara bijak dalam keluarga.
Perkembangan teknologi digital yang semakin cepat, menurut TP-PKK, perlu diimbangi dengan kemampuan orang tua dalam mendampingi anak. Literasi digital menjadi penting agar keluarga mampu memanfaatkan teknologi sekaligus mengantisipasi dampak negatif yang mungkin muncul.
Melalui penguatan kader ini, TP-PKK Kutim berharap terbentuk jejaring masyarakat yang lebih peka terhadap persoalan sosial di sekitarnya. Kader diharapkan mampu menjadi penghubung awal dalam memberikan edukasi, mendeteksi risiko, serta mendorong masyarakat mendapatkan pendampingan yang tepat.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan keluarga. Dengan keluarga yang memiliki pengetahuan dan kepedulian lebih baik, berbagai persoalan sosial diharapkan dapat dicegah sejak tahap paling awal sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. (ADV/ProkopimKutim/BK)
