SANGATTA — Pembangunan daerah tidak lagi cukup hanya mengandalkan perencanaan, tetapi juga membutuhkan informasi yang mampu menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Data yang lengkap dan terpercaya menjadi salah satu kunci agar setiap program pemerintah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menyadari pentingnya hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat tata kelola data melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Operator Portal Satu Data Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di D’Lounge Hotel Royal Victoria beberapa waktu lalu.
Kegiatan dengan tema “Optimalisasi Portal Satu Data dalam Mendukung Kutim Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing” ini diikuti para operator data dari seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkab Kutim.
Para operator tersebut memiliki peran penting karena menjadi penghubung utama dalam proses pengumpulan, pengelolaan, hingga penyajian data sektoral yang nantinya digunakan dalam berbagai kebutuhan pembangunan.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutim Widiyantono serta tim dari CV Beesoft Research and Technology, yakni Eko Juniarto, Hardi Firmansyah, dan Aco Wahyudi. Selain itu, kegiatan juga difasilitasi Lembaga Penyelenggara Tiga Pilar Isma Karya yang diwakili Bambang Ismadi.
Kepala Bidang Statistik Diskominfo Staper Kutim Hasanuddin mengatakan, kebutuhan terhadap data berkualitas terus meningkat seiring perubahan pola pembangunan yang semakin mengandalkan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Data yang akurat dan berkualitas sangat diperlukan dalam proses pengambilan kebijakan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pengendalian pembangunan daerah membutuhkan dukungan data yang tepat dan terarah,” ujarnya.
Menurut Hasanuddin, keberhasilan implementasi Satu Data tidak hanya bergantung pada sistem yang tersedia, tetapi juga pada komitmen setiap perangkat daerah sebagai produsen data. Setiap instansi memiliki tanggung jawab memastikan informasi yang disampaikan sesuai kondisi sebenarnya.
Pelaksanaan Satu Data Indonesia di tingkat daerah sendiri mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Aturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Bupati Kutim Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Daerah.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah memiliki landasan untuk membangun pengelolaan data yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil pengelolaan data selama 2025 menunjukkan adanya perkembangan positif. Dari total 4.603 indikator yang menjadi target, sebanyak 3.545 indikator berhasil dihimpun atau mencapai 77,01 persen.
“Melalui partisipasi aktif seluruh PD dalam pengelolaan Portal Satu Data Kutim, capaian pengumpulan data pada tahun 2025 telah mencapai 77,01 persen atau sebanyak 3.545 indikator dari total 4.603 indikator yang ditargetkan. Tahun ini diharapkan capaian tersebut terus meningkat baik dari sisi jumlah maupun kualitas data,” jelas Hasanuddin.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim Ronny Bonar Hamonangan Siburian menilai perkembangan teknologi informasi menjadi peluang besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Menurutnya, transformasi digital harus diikuti dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola data secara lebih modern. Tanpa data yang valid, teknologi tidak akan memberikan manfaat maksimal dalam mendukung pembangunan.
“Transformasi digital menjanjikan peluang besar bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola data pembangunan. Portal Satu Data menjadi instrumen penting dalam memastikan data yang tersedia valid, akurat, dan dapat dimanfaatkan secara optimal,” tegas Ronny.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Kutim berharap para operator tidak hanya memahami aspek teknis penggunaan portal, tetapi juga menyadari perannya sebagai bagian penting dalam membangun pemerintahan berbasis data.
Sebab, setiap angka yang masuk ke dalam sistem bukan sekadar informasi administratif. Data tersebut menjadi pijakan dalam menentukan program, mengukur keberhasilan pembangunan, hingga memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan penguatan Portal Satu Data, Kutim berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern, terintegrasi, dan mampu menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. (ADV/ProkopimKutim/BK)
