SANGATTA — Sebuah lahan yang selama ini hanya berupa hamparan tanah, perlahan dipersiapkan menjadi ruang belajar dan tempat tumbuh bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Pemerintah Kabupaten Kutim memastikan kesiapan mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, program pendidikan terpadu yang digagas pemerintah pusat untuk memberikan akses pendidikan lebih luas bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi.
Lokasi yang disiapkan berada di kawasan Simono, Kecamatan Sangatta Utara, dengan luas lahan sekitar delapan hektare. Pemerintah daerah kini mulai melakukan berbagai persiapan, termasuk pematangan lahan dan penyelesaian aspek legalitas agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mengatakan, ketersediaan lahan menjadi salah satu langkah awal yang penting dalam merealisasikan program tersebut.
“Kami siap. Lahannya sudah ada, sekitar 8 hektare di Simono. Sekarang kita juga siapkan pematangan lahannya supaya bisa segera dibangun,” ujar Mahyunadi.
Menurutnya, kepastian administrasi lahan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Legalitas yang jelas diperlukan agar proses pembangunan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Ini penting supaya secara hukum aman dan tidak jadi masalah ke depan,” tambahnya.
Kesiapan lokasi tersebut diketahui setelah tim dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan peninjauan langsung ke kawasan rencana pembangunan. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari tahapan verifikasi sebelum pembangunan fasilitas pendidikan dimulai.
Ryan Randu Perdana Lubis dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR RI menyampaikan bahwa dari sisi luasan, lahan yang disiapkan Kutim sudah memenuhi kebutuhan pembangunan kompleks sekolah.
“Kalau dari dimensinya, ini sudah cukup dan sesuai. Tinggal beberapa hal yang perlu dibenahi,” ujarnya.
Meski lahan dinilai memadai, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu dipastikan sebelum pembangunan berlangsung. Salah satu perhatian utama adalah kesiapan infrastruktur pendukung.
Menurut Ryan, keberadaan jalan akses, jaringan listrik, dan ketersediaan air bersih menjadi faktor penting agar aktivitas pendidikan nantinya dapat berjalan tanpa kendala.
“Yang paling penting sekarang itu akses jalan, listrik, dan air bersih. Itu yang harus diprioritaskan supaya nanti sekolah ini bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Sekolah Rakyat sendiri dirancang bukan hanya sebagai tempat pembelajaran formal. Program ini menggunakan konsep pendidikan terpadu dengan sistem asrama, sehingga peserta didik mendapatkan pembinaan akademik sekaligus penguatan karakter dalam lingkungan yang lebih terarah.
Jenjang pendidikan yang disiapkan mencakup pendidikan dasar hingga menengah, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Dengan konsep tersebut, siswa tidak hanya mengikuti kegiatan belajar di kelas, tetapi juga mendapatkan pendampingan dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi keluarga prasejahtera, konsep ini memberikan peluang lebih besar untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan yang layak meski menghadapi keterbatasan ekonomi. Seluruh pembiayaan pendidikan dalam program ini, termasuk kebutuhan asrama, akan ditanggung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Kehadiran Sekolah Rakyat di Kutim diharapkan menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai keterbatasan yang selama ini dapat menghambat masa depan anak-anak.
Dengan kesiapan lahan, dukungan pemerintah daerah, dan perhatian pemerintah pusat terhadap infrastruktur dasar, program ini perlahan bergerak dari rencana menuju tahap pembangunan yang lebih konkret. (ADV/ProkopimKutim/BK)
