SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menguatkan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat dalam merancang program pemberdayaan perempuan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutim menegaskan bahwa seluruh pelatihan ekonomi yang dijalankan saat ini merupakan hasil usulan langsung dari warga desa melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sistem ini dianggap paling efektif untuk memastikan pelatihan benar-benar dibutuhkan dan diminati masyarakat.
Kepala DP3A Kutim, Idham Cholid, menyampaikan bahwa pihaknya tidak menentukan jenis pelatihan secara sepihak. Program hanya dijalankan apabila ada permintaan dari warga. “Kami juga bekerja sama misalkan bekerja sama dengan APSAI, Asosiasi Perusahaan Sayang Anak itu dalam penumbuhan, kemudian mereka berkolaborasi,” ujar Idham.
Ia mencontohkan beberapa jenis pelatihan yang muncul dari usulan desa, seperti pelatihan tata rias tingkat dasar di Desa Karangan serta pelatihan pembuatan sabun dan shampoo di wilayah lainnya. Menurut Idham, pendekatan berbasis minat dan kebutuhan lokal ini membuat peserta lebih mudah mengembangkan keterampilan karena sudah memiliki ketertarikan awal.
Namun, Idham tidak menutup mata terhadap tantangan yang ada. Usulan pemberdayaan dari desa jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan usulan infrastruktur. Dampaknya, porsi anggaran untuk pelatihan sering kali terbatas. “Kalau banyak usulan kan juga banyak anggaran yang masuk ke kita. Tapi kan tidak bisa dipaksakan untuk mengusulkan,” jelasnya.
Meski menghadapi keterbatasan, DP3A Kutim terus menjalankan program pemberdayaan dengan mengoptimalkan kolaborasi bersama organisasi pendamping, termasuk APSAI. Dengan pola berbasis aspirasi langsung warga desa, DP3A berharap seluruh pelatihan yang digelar dapat berkelanjutan dan memberikan dampak nyata pada peningkatan ekonomi keluarga. (ADV)
