SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Diskominfo Staper terus memperkuat upaya penyediaan jaringan internet di wilayah yang masih terputus atau berada dalam kategori blank spot. Fokus utama diarahkan pada fasilitas pelayanan publik dasar agar administrasi pemerintahan dan layanan masyarakat tetap berjalan optimal meski akses jaringan masih terbatas.
Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar Hamonangan Siburian, menegaskan bahwa strategi yang digunakan saat ini adalah memastikan titik prioritas tidak terhambat oleh ketiadaan jaringan. Ia menyampaikan bahwa penyediaan koneksi di seluruh kecamatan membutuhkan anggaran besar, sehingga penetapan prioritas menjadi langkah paling realistis.
“Makanya kita fokus dulu pada titik-titik prioritas, seperti kantor desa, sekolah, puskesmas, dan UPT. Tujuannya agar layanan administrasi dan pelayanan publik tidak terganggu,” ujarnya di Sangatta.
Ronny menjelaskan bahwa penataan jaringan telah dilakukan secara bertahap dengan memaksimalkan kapasitas anggaran yang ada. Tantangan terbesar muncul dari kondisi geografis Kutai Timur yang luas dan berpenduduk tidak merata, membuat banyak provider enggan memasang jaringan di daerah dengan potensi pengguna yang kecil.
Dalam proses memperluas jangkauan internet, Diskominfo juga bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk berbagi peran dalam penguatan jaringan. “Kami berbagi tugas, provinsi bisa membantu titik-titik di area publik, sementara kami fokus pada sarana administrasi di tingkat desa,” jelasnya.
Meski demikian, pemanfaatan jaringan di lapangan masih menunjukkan tantangan lain. Ronny menyoroti tingginya konsumsi kuota masyarakat pada malam hari, yang berdampak pada lambatnya koneksi keesokan harinya. “Kadang malam dipakai nonton YouTube, besoknya koneksi jadi lemot. Padahal yang utama kan untuk administrasi dan pelayanan publik,” ucapnya.
Untuk memastikan penggunaan jaringan lebih efektif, Diskominfo Kutim sedang menata skema baru penggunaan internet, baik berbasis kuota maupun kecepatan. Ronny juga menegaskan bahwa target pemerataan jaringan tidak bisa dilakukan sekaligus. “Kalau bicara kebutuhan, bisa sampai ratusan miliar bahkan triliunan. Maka kita realistis, bagaimana anggaran yang minimalis bisa menghasilkan capaian maksimal,” tegasnya.
Upaya kolaborasi dengan provider dan perusahaan akan terus dibuka, termasuk pemasangan penguat sinyal di pasar dan pusat keramaian agar manfaat internet dapat dinikmati masyarakat secara langsung. (ADV)
