SANGATTA – Insiden yang melibatkan sejumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Timur, yang terlihat berjoget di atas meja kantor sambil menerima saweran, mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua II DPRD Kutai Timur, Prayunita Utami. Ia menilai kejadian ini dapat merusak citra pemerintah dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
“Saya sangat kecewa dengan kejadian ini. Tindakan semacam ini hanya akan memberikan dampak negatif dan mengurangi kredibilitas instansi pemerintahan di mata publik,” kata Prayunita saat dihubungi melalui telepon pada Senin (17/2/2025). Ia juga menyebutkan bahwa insiden tersebut telah menyebar luas di media sosial dan menjadi perbincangan hangat di grup WhatsApp para anggota DPRD Kutai Timur.
Sebagai tanggapan, Prayunita langsung menghubungi Asisten III Bidang Administrasi Umum, Sudirman Latif, untuk meminta penjelasan terkait masalah ini. “Meskipun terjadi di luar jam kerja, tindakan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan, apalagi jika melibatkan ASN. Ini harus segera ditanggapi,” tegas Prayunita.
Lebih lanjut, Prayunita juga menyampaikan keprihatinannya mengenai kondisi keuangan Kabupaten Kutai Timur yang masih fluktuatif, terutama karena Dinas PUPR adalah salah satu instansi yang memiliki utang cukup besar. Ia menegaskan pentingnya memperhatikan kinerja di Dinas PUPR, terutama mengingat ada tunggakan pembayaran meskipun sejumlah pekerjaan sudah selesai pada Desember 2024.
Prayunita menekankan perlunya langkah tegas untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa depan. “Kami berharap ada evaluasi mendalam terhadap kinerja Dinas PUPR, untuk menjaga citra serta integritas pemerintah daerah, Pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.” pungkasnya.
