SANGATTA—Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Bahcok Riandi, menyoroti pentingnya implementasi program pemerintah yang tepat sasaran dan tepat waktu. Penekanan utama adalah pada pelaksanaan anggaran untuk proyek-proyek konstruksi yang harus diselesaikan secara optimal dalam tahun anggaran berjalan.
Isu serapan anggaran yang kerap menjadi perhatian utama dalam pembahasan APBD di Kutai Timur menjadi fokus kritik Bahcok Riandi. Sebagai perwakilan rakyat, ia meminta jaminan dari pemerintah daerah mengenai pelaksanaan yang transparan dan akuntabel.
“Program penyerapannya ini yang kami perlu wanti-wanti,” tegas Bahcok dengan nada serius.
Ini adalah bentuk pengawasan yang bertujuan memastikan bahwa dana publik benar-benar dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai dana publik digunakan untuk program yang kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Politisi tersebut juga menyampaikan pesan keras mengenai pengelolaan keuangan negara. Ia secara spesifik menegaskan bahwa praktik pembiayaan melalui utang untuk proyek-proyek fisik harus dihindari, mengingat potensi beban keuangan di masa mendatang.
“Kalau kami dari DPR kami minta jangan sampai itu ada utang lagi,” ujar Bahcok.
Komitmen terhadap disiplin anggaran ini menjadi poin krusial dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPR. Setiap kementerian dan lembaga di daerah diharapkan dapat merencanakan dan melaksanakan program dengan lebih cermat dan efisien.
Bahcok Riandi menekankan target yang sangat jelas untuk tahun 2025. Ia menyatakan bahwa seluruh anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fisik harus dapat direalisasikan sepenuhnya tanpa ada sisa yang berarti.
Target ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek strategis lainnya dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Harus bisa terakomodir semua untuk fisiknya di tahun 2025 ini,” ucapnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memperkuat kapasitas penyerapan anggaran dan menghindari praktik pembiayaan yang dapat membebani keuangan daerah di masa mendatang, demi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. (ADV)
