Kutai Timur — Dua dekade sudah warga Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, hidup dalam keterbatasan. Listrik tak menyala, air bersih sulit diperoleh, dan jalan desa tetap gelap gulita di malam hari. Padahal, program pemerataan pembangunan telah lama digembar-gemborkan oleh pemerintah daerah.
Dilansir dari Chakra-News.com, Dahri, warga setempat, mengungkapkan bahwa masyarakat sudah berulang kali mengajukan permohonan kepada pemerintah desa dan instansi terkait. Permintaan itu mencakup pemasangan jaringan listrik, pembangunan gardu, hingga penyediaan sarana air bersih. Namun, tak kunjung mendapat tindak lanjut nyata.
“Warga akhirnya berinisiatif menggunakan genset dan panel surya sebagai sumber listrik alternatif dengan biaya yang jauh lebih mahal,” ucap Dahri.
Namun, upaya mandiri tersebut belum cukup. Daya listrik yang dihasilkan rendah, membuat lampu hanya menyala redup di malam hari. Kondisi ini menyulitkan anak-anak belajar dan menghambat aktivitas ekonomi keluarga. Sementara air bersih didapat dari sumber yang dinilai belum layak konsumsi.
Sorotan Transparansi Dana Desa
Sorotan tajam juga datang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Chakra Bersatu. Komisaris Utamanya, Habibah binti Ganna, mempertanyakan transparansi penggunaan dana desa oleh Kepala Desa Tepian Langsat, Zeky Hamzah, yang kini menjabat dua periode.
“Pak Kades ‘kan sering bilang ke warga bahwa sering dinas luar dan koordinasi ke kementerian, bahkan ke luar negeri, mengatasnamakan desa. Tapi apa hasilnya?” ujar Habibah.
Habibah menyebut, meski ada kunjungan dari pejabat pusat yang memuji desa tersebut karena berpendapatan miliaran rupiah, namun kebutuhan dasar warga seperti listrik dan air bersih justru belum terpenuhi.
Ia juga mengkritik sikap Kepala Desa yang dianggap enggan membuka laporan penggunaan anggaran. Padahal, warga sudah mengusulkan adanya rapat terbuka rutin serta papan informasi publik agar kegiatan desa lebih transparan.
“Kalau berani, Kades harus menjelaskan ke warga untuk mencegah kesalahpahaman dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan prioritas,” tegas Habibah.
Desakan Evaluasi untuk Bupati Kutai Timur
Sementara itu, pemerhati kebijakan publik sekaligus warga Tepian Langsat, Abdurrahman Daeng, menilai lemahnya transparansi dan pengawasan dana desa telah menimbulkan krisis kepercayaan di masyarakat.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ia mendesak agar Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, turun langsung ke lapangan untuk memastikan persoalan ini segera diselesaikan.
“Tanpa infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal akan sulit tercapai,” ujarnya.
Warga berharap pemerintah kabupaten mengevaluasi kinerja Kepala Desa dan memastikan bantuan konkret segera diberikan. Mereka menilai, slogan pemerataan pembangunan akan tetap hampa jika masih ada desa di Kutai Timur yang hidup tanpa penerangan dan air bersih.
