Kutai Timur — Di tengah tantangan pembangunan daerah yang kompleks, Kabupaten Kutai Timur memilih jalan yang tak selalu populer namun strategis yaitu mengalokasikan porsi terbesar anggarannya untuk infrastruktur. Bukan sekadar membangun jalan atau jembatan, langkah ini merupakan bagian dari perhitungan matang untuk menekan biaya logistik, membuka akses pasar, dan menciptakan efek berganda bagi sektor-sektor produktif.
Menurut legislator Kutai Timur Yusri Yusuf, komposisi anggaran daerah dirancang berdasarkan prinsip keseimbangan yang diatur dalam peraturan keuangan daerah. “Belanja modal dan infrastruktur itu kan ketentuan 30 persen kan untuk belanja rutin yah sisanya infrastruktur,” ujarnya dalam wawancara bersama awak media.
Pernyataan itu menggarisbawahi komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk tidak terjebak pada belanja operasional semata. Dengan mengalokasikan lebih dari 70 persen anggaran untuk belanja modal, pemerintah daerah secara konsisten menempatkan infrastruktur sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar proyek fisik.
Yusri menegaskan bahwa infrastruktur yang memadai bukan hanya soal konektivitas, melainkan juga pendorong ekonomi. “Infrastruktur yang memadai akan menekan biaya logistik, membuka akses pasar, dan menciptakan multiplier effect bagi sektor-sektor produktif,” katanya.
Pendekatan ini menunjukkan cara pandang baru dalam pengelolaan anggaran daerah: bukan hanya memenuhi kebutuhan administratif, tapi juga menciptakan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan fokus pada efektivitas dan optimalisasi, Kutai Timur berupaya memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Harapannya, sinergi antara belanja operasional dan belanja modal akan terus terjaga. Bukan hanya untuk memenuhi target tahunan, tetapi untuk meletakkan dasar yang kuat bagi daya saing Kutai Timur di masa depan. Dalam konteks ini, anggaran daerah bukan lagi sekadar dokumen keuangan, melainkan peta jalan menuju kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. (ADV)
