SANGATTA—Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN merupakan kewajiban konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 . Hal ini menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Berbeda dengan pendidikan, status mandatory spending untuk kesehatan telah berubah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menghapus ketentuan alokasi belanja wajib minimal 5% untuk kesehatan yang sebelumnya diatur dalam UU Kesehatan lama.
Berdasar dua aturan di atas, Pemerintah Kabupaten Kutim mengklaim telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari program prioritas pembangunan. Komitmen ini sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) terkhusus Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kutai Timur.
Yusuf T Silambus, anggota DPRD Kutim Komisi A, mengungkapkan bahwa pembahasan anggaran tersebut melibatkan seluruh komisi di DPRD. Ia menjelaskan proses koordinasi yang telah dilakukan: “Kurang lebih 2 minggu ini kami dari seluruh komisi, dari komisi A, komisi B, komisi C dan komisi D memanggil instansi yang dibawa komisi untuk dimintain data anggarannya,” kata Yusuf.
Yusuf T Silambus menegaskan anggaran untuk kemajuan pendidikan dan peningkatan kualitas pemuda telah dialokasikan. Menurutnya, Pemda telah mengatur anggaran dengan baik, meskipun terdapat penyesuaian dari pemerintah pusat. Ia menjamin bahwa semua kebutuhan telah terpenuhi sesuai standar.
“Alhamdulillah anggaran baik di tahun ini walaupun ada penyesuaian dari pemerintah pusat, tapi kami dari pemerintah daerah ini juga mengatur anggaran itu dengan baik, sehingga ya, alhamdulillah semua terpenuh dengan sesuai dengan standarnya,” tambahnya.
Berdasar kebijakan-kebijakan yang diambil tersebut, pendidikan dan kesehatan masyarakat diharapkan dapat meningkat. Pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar warga negara dan jadi indikator penting pencapaian kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan di Kutim. (ADV)
