SANGATTA — Pencapaian ekonomi Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, mencapai 9,82%, jauh di atas rata-rata nasional. Namun, pertumbuhan ini ditopang oleh kontribusi sektor pertambangan yang sangat besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu 75,53%.
Struktur ekonomi yang tidak seimbang ini membuat Kutai Timur sangat rentan terhadap gejolak harga komoditas, seperti batu bara, di pasar global. Hal ini tercermin dari penurunan indeks implisit daerah ketika harga batu bara mengalami penurunan pada 2024.
Meskipun menjadi penopang utama PDRB, sektor pertambangan tidak banyak menyerap tenaga kerja jika dibandingkan dengan sektor pertanian. Akibatnya, manfaat pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya terasa secara merata oleh masyarakat. Hal ini diperkuat dengan penurunan PDRB per kapita sebesar 6,75% pada tahun yang sama, yang antara lain disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibanding pertumbuhan ekonomi.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kutim, Yulianus Palangiran menilai persoalan kesejahteraan petani terbilang vital, sehingga ia mendesak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memikirkan masa depan setelah eksploitasi tambang. Menurutnya, fokus pemerintah selama ini dinilai terlalu berat pada sektor pertambangan dan perkebunan.
“Yang masalah kesejahteraan ini kan pada umumnya kelompok petani yang kurang. Sesungguhnya kita, pemerintah kabupaten Kutai Timur, harus berfikir yang sekarang kita bangga-bangakan adalah tentang adanya tambang dan para investor, termasuk perkebunan,” ujar Yulianus.
Yulianus mengkritik bahwa para investor dan kebijakan yang ada saat ini dinilai tidak mempersiapkan langkah setelah operasi pertambangan berakhir. “Tidak berfikir setelah pasca tambang apa yang harus dilakukan,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa aspek lain justru lebih krusial dan belum menjadi program yang nyata. “Bagi saya, tidak kalah pentingnya adalah untuk mempertahankan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan ini program belum,” tegasnya.
Desakan ini sejalan dengan perlunya diversifikasi ekonomi untuk membangun ketahanan daerah yang lebih kokoh di masa depan. Sebab, sektor pangan akan menjadi sektor vital di masa depan dengan semakin berkurangnya area pertanian di berbagai daerah. (ADV)
