
Sangatta — Salah satu program yang dijalankan oleh Pemerintah Kutai Timur (Kutim) adalah pemberian beasiswa kepada para pelajar di Kutai Timur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kutim.
Yulianus Palangiran, Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutim menegaskan bahwa penyaluran beasiswa bagi calon mahasiswa dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas tertentu. Kebijakan ini dinilai penting mengingat keterbatasan anggaran yang tidak memungkinkan pemberian bantuan kepada semua pelajar.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa bantuan yang tersalurkan tepat sasaran dan dapat memberikan dampak yang maksimal.
Dua indikator kunci penentu bantuan finansial
Hal ini disampaikan menanggapi pertanyaan mengenai upaya menjangkau peserta didik dari daerah terpencil di Kutai Timur. Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur, Yulianus Palangiran, menjelaskan faktor utama yang menjadi dasar penilaian program beasiswa pemerintah.
“Tergantung kan dari untuk identitas para mahasiswa nanti itu ternyata kan beasiswa ini kan ada dua skala prioritas yang menjadi penilaian satu oleh karena prestasinya di dalam sekolah itu Kedua adalah kemampuan orang tua siswa, kan seperti itu faktor utama untuk diberikan program pemerintah dalam hal memberikan beasiswa berupa finansial itu selain itu semisal semuanya diberikan beasiswa kan tidak akan mungkin, ada poin-poin yang skala prioritas dilakukan pemerintah Kutai Timur,” ujar Yulianus Palangiran.
Dengan demikian, prestasi akademik dan kondisi ekonomi keluarga menjadi indikator kunci dalam proses seleksi. Di luar dua hal tersebut, maka tidak dijadikan pertimbangan prioritas dalam memberikan beasiswa.
Mengoptimalkan Manfaat bagi yang Berhak dan Membutuhkan
Penerapan skala prioritas diyakini dapat mengoptimalkan manfaat program beasiswa ini. Diharapkan, mekanisme ini dapat menyentuh pelajar-pelajar berprestasi dari kalangan kurang mampu, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, sehingga kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dapat terbuka lebar.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada yang paling membutuhkan dan berhak. Bukan kepada pihak yang kurang membutuhkan atau tidak tepat sasaran. (ADV)


