SANGATTA – Komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) disambut baik sebagai inisiatif positif. Namun, implementasi yang konsisten di lapangan menjadi kunci utama keberhasilan program berskala nasional ini.
Saat ini, perhatian tertuju pada pentingnya harmonisasi kebijakan agar manfaat program dapat dirasakan secara merata dan optimal di seluruh wilayah, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik. Fakta di lapangan menunjukkan, masih banyak permasalahan yang terjadi terkait dengan program MBG.
Sinkronisasi kebijakan menjadi kebutuhan mendesak
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur menyuarakan perlunya ketegasan dan keseragaman dalam pelaksanaan MBG di daerah. Anggota DPRD Kutai Timur, Yulianus Palangiran, menyoroti adanya implementasi yang berbeda-beda di lapangan, yang justru menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di tengah masyarakat.
Dia menjelaskan kondisi yang terjadi: “Karena di sana sini ada MBG ini dilakukan kan juga tidak seragam, ada yang dilakukan ada yang tidak.”.
Ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan ini, menurut pengamatannya, telah melahirkan berbagai persoalan baru di berbagai wilayah di Indonesia. Program yang bertujuan baik ini, justru membuat masyarakat ragu dan juga bingung.
Audit pelaksanaan demi kepercayaan publik
Dampak dari pelaksanaan yang tidak sinkron ini telah langsung dirasakan oleh masyarakat, menciptakan atmosfer yang kurang kondusif. Keresahan yang muncul di masyarakat menunjukkan bahwa dampak kebijakan telah melampaui sekadar persoalan administratif.
Yulianus memaparkan konsekuensinya: “Yang sudah terlaksana ini di provinsi kita di Indonesia ini kan banyak masalah yang muncul, akhirnya membuat resah dan gelisah,” tuturnya.
Situasi yang timbul dari kebijakan yang tidak konsisten ini memerlukan perhatian serius dari para pemangku kebijakan. Diharapkan, adanya evaluasi mendalam dapat memulihkan ketenangan dan kepercayaan publik, sekaligus menjadi langkah menuju pelaksanaan program MBG yang lebih matang, konsisten, dan berdaya guna bagi seluruh lapisan masyarakat. (ADV)
