SANGATTA – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan transparan semakin menguat. Upaya pencegahan praktik korupsi kini diprioritaskan melalui mekanisme pengawasan anggaran yang ketat sejak tahap perencanaan.
Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Yusuf T Silambi, menegaskan bahwa pengetatan dan pengontrolan anggaran secara berkelanjutan merupakan teknik utama dalam memerangi korupsi.
“Kalau penguatan untuk pemberantasan korupsi itu memang, setiap pemerintah tetap melakukan sesuatu pengetatan, pengontrolan, makanya kami dari banggar kenapa kita terlalu memplototi anggaran itu, karena salah satu teknik untuk mengurangi terjadinya korupsi adalah juga dari anggaran,” ujar Yusuf.
Pengurangan risiko sejak dini melalui banggar
Banggar DPRD mengambil pendekatan teknis dalam pemeriksaan anggaran, memastikan bahwa potensi celah korupsi dapat diminimalisir lebih awal. Pendekatan ini merupakan salah satu strategi yang dijalankan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang.
Pembahasan anggaran yang ketat di tingkat Banggar bertujuan untuk menyempurnakan rancangan anggaran yang diajukan oleh dinas-dinas terkait. Melalui proses ini, celah yang dapat disalahgunakan diminimalisir sebelum program dieksekusi. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.
“Dari banggar dibahas dulu supaya, dinas-dinas yang terkait dalam penyajian anggaran itu bisa kita kurangin lebih awal,” jelas Yusuf.
Komitmen pemimpin daerah dan kolaborasi KPK
Langkah legislatif ini diperkuat oleh komitmen serius dari pihak eksekutif daerah. Yusuf T Silambi menyampaikan apresiasi atas keseriusan pemimpin daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
“Tetapi komitmen pemerintah khususnya daerah kabupaten Kutai Timur dan gubernur kalimantan timur sudah memang suatu tugas dan fungsi beliau untuk bagimana mengendalikan korupsi yang ada di kalimantan timur, khususnya di kalimantan timur na,” ungkapnya.
Sebagai bentuk keseriusan tersebut, Bupati Kutai Timur dan Gubernur Kalimantan Timur telah menginisiasi kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pusat. Upaya ini dilakukan dengan memerintahkan aparat keamanan berkoordinasi langsung dengan KPK.
“Alhamdulillah kita punya pemerintah di sini khususnya bupati dan gubernur kita ya sudah melakukan sudah dengan tugas-tugas memerintahkan pihak keamanan bahkan kerja sama dengan KPK pusat, mendatangkan di kaltim dan di kutim dan seluruh kabupaten kota,” tambahnya. (ADV)
