SANGATTA SELATAN — Anggaran yang dikelola di tingkat lingkungan memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, pemanfaatan dana Rukun Tetangga (RT) perlu dirancang agar mampu menjawab berbagai kebutuhan warga secara lebih luas.
Camat Sangatta Selatan (Sangsel) Dewi Dohi menilai penggunaan dana RT di wilayahnya masih perlu dievaluasi. Berdasarkan pengamatan terhadap dokumen anggaran desa, sebagian besar alokasi dana tersebut masih terserap untuk pembangunan infrastruktur fisik berskala kecil.
Menurut Dewi, pembangunan fisik tetap menjadi kebutuhan masyarakat. Namun, penggunaan anggaran juga perlu memberi ruang bagi penguatan kapasitas masyarakat, kesehatan, serta pendataan pembangunan melalui kelompok-kelompok yang ada di tingkat lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Dewi dalam kegiatan pelantikan tiga anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sangatta Selatan yang dilakukan oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman beberapa waktu lalu.
“Intervensi dana RT kita saat ini didominasi oleh infrastruktur. Padahal, jika hanya mengandalkan dana RT untuk membangun jalan, kualitasnya tentu sulit mencapai standar maksimal. Untuk jalan dengan kualitas baik, setidaknya butuh Rp700 juta hingga Rp800 juta per 100 meter,” ujar Dewi.
Ia menjelaskan, pembangunan jalan dengan standar yang lebih baik membutuhkan perencanaan dan pembiayaan yang lebih besar. Karena itu, dana RT menurutnya dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan lain yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas kehidupan masyarakat.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah penyusunan petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana RT dengan komposisi yang lebih proporsional. Dewi berharap pengaturan tersebut dapat memberi ruang bagi kegiatan Dasawisma, Posyandu, serta peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia.
Menurutnya, keberadaan kader di tingkat masyarakat dapat membantu pemerintah menjalankan program prioritas hingga ke tingkat keluarga.
Perhatian khusus diberikan terhadap kondisi kelompok Dasawisma yang di sejumlah wilayah dinilai belum berjalan optimal. Padahal, kelompok tersebut memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memperoleh gambaran kondisi masyarakat secara lebih detail.
“Dasawisma adalah sumber data utama kita. Mereka adalah instrumen paling efektif untuk mengubah perilaku dan karakter masyarakat mulai dari lingkup rumah tangga. Jika Dasawisma ini bergerak, dampaknya terhadap program di tingkat kecamatan maupun desa akan sangat luar biasa,” jelasnya.
Bagi pemerintah kecamatan, data yang akurat menjadi modal penting dalam menentukan intervensi pembangunan. Mulai dari persoalan kesehatan keluarga, kondisi sosial ekonomi, hingga kebutuhan masyarakat lainnya dapat dipetakan lebih tepat apabila kelompok masyarakat di tingkat bawah aktif berjalan.
Sebagai tindak lanjut, Kecamatan Sangatta Selatan akan melakukan koordinasi dengan para kepala desa untuk membahas pembenahan administrasi RT sekaligus menghidupkan kembali kelompok Dasawisma yang tidak lagi aktif.
Selain persoalan pengelolaan dana RT, Dewi juga menyampaikan sejumlah tantangan wilayah yang masih menjadi perhatian. Salah satunya adalah persoalan tata batas antara Desa Teluk Singkama dan Desa Kandolo yang hingga kini masih dalam proses penyelesaian.
Pihak kecamatan, kata Dewi, terus melakukan koordinasi agar persoalan administrasi wilayah tersebut dapat menemukan jalan keluar sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara untuk kebutuhan infrastruktur jalan utama di wilayah Sangatta Selatan, pemerintah kecamatan terus berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Sejumlah ruas jalan prioritas telah masuk dalam perencanaan pembangunan daerah, meski pelaksanaannya menyesuaikan kemampuan fiskal pemerintah.
“Kami akan terus mengidentifikasi potensi dan masalah di setiap desa agar ditemukan solusi yang tepat sasaran, sembari memastikan program prioritas kabupaten tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal yang ada,” tutup Dewi.
Melalui evaluasi pemanfaatan dana RT dan penguatan kembali peran Dasawisma, Kecamatan Sangatta Selatan berharap pembangunan di tingkat desa semakin berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Dengan data yang lebih kuat dan partisipasi warga yang lebih aktif, program pembangunan diharapkan dapat bergerak lebih tepat sasaran. (ADV/ProkopimKutim/BK)
