SANGATTA – Kebijakan pemotongan dan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat mulai dirasakan langsung oleh perangkat daerah di Kabupaten Kutai Timur. Salah satu yang harus melakukan penyesuaian cukup signifikan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kutim. Kepala Dinas P3A, Idam Cholid, menjelaskan bahwa perubahan postur anggaran tersebut membuat pihaknya harus kembali menyusun prioritas program agar tetap sejalan dengan target kinerja.
“Tentunya pasti berpengaruh,” ujar Idam saat ditemui di Sangatta. Ia menyebut ada dua sumber penyesuaian, yaitu pemotongan anggaran dari pemerintah pusat serta kebijakan efisiensi yang diberlakukan secara menyeluruh. “Jadi yang pertama itu ada pemotongan dari pusat, kemudian yang kedua ini ada efisiensi. Nah tentunya dengan kebijakan itu kita nanti memilah dan memilih kegiatan yang prioritas, yang tidak prioritas akan kita kurangi.”
Penyesuaian dilakukan dengan memangkas sejumlah pos belanja yang dianggap tidak berdampak langsung pada indikator kinerja. Idam mengungkapkan bahwa perjalanan dinas menjadi salah satu yang dipangkas cukup besar. “Contohnya perjalanan dinas, waktu itu kita pangkas jadi 50%, kemudian ATK, kemudian seremoni-seremoni yang tidak berpengaruh langsung terhadap indikator kinerja, sudah kita kurangi semua,” jelasnya.
Langkah penghematan ini bukan tanpa alasan. Dinas P3A harus menyesuaikan seluruh rencana kegiatan dengan pagu anggaran terbaru. “Menyesuaikan dengan pagu yang telah di efisiensi,” tegasnya.
Dinas P3A Kutim berharap efisiensi tersebut tidak menghambat pencapaian program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi mandat utama lembaga. Dengan fokus pada kegiatan inti, Idam optimistis target kinerja masih dapat diraih meski dalam kondisi anggaran terbatas.
Kebijakan ini menunjukkan bagaimana dinamika fiskal di tingkat pusat dapat mempengaruhi pelayanan hingga level daerah, sekaligus menuntut perangkat daerah untuk lebih adaptif dalam mengelola anggaran secara efektif. (ADV)
