Kutai Timur — Pembahasan program prioritas Bupati Kutai Timur kembali menjadi sorotan dalam hearing Komisi C DPRD Kutim bersama sejumlah perangkat daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana program-program unggulan yang tertuang dalam renja OPD sudah dijalankan dan bagaimana proses perencanaan tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Kutim, Ripto Widargo, menyampaikan bahwa Komisi C ingin memastikan implementasi program prioritas sesuai mandat kepala daerah. “Ya, jadi sebenarnya Komisi C ini ingin melihat sejauh mana pengejawantahan atau implementasi program prioritas bupati, khususnya di dalam renja perangkat daerah yang mereka panggil,” ujarnya seusai mengikuti hearing.
Ripto menerangkan bahwa hasil evaluasi Komisi C akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah saat menyusun kebijakan anggaran. Jika suatu program dinilai penting atau membutuhkan percepatan, maka pembahasan lanjutan akan dilakukan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Kalau memang itu urgent untuk dilakukan prioritisasi, atau perlu memperlipatkan program kegiatan, nanti akan kita sampaikan di TAPD,” jelasnya.
Namun sebelum sampai pada level tersebut, Bappeda akan lebih dulu menelaah usulan prioritas OPD agar sesuai dengan arah pembangunan dan kemampuan fiskal daerah. “Tapi sebelumnya juga di Bappeda kita bisa membahas prioritas itu lebih jauh lagi, sehingga program kegiatan prioritas dari perangkat daerah itu bisa terakomodir dengan baik,” tuturnya.
Ripto juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola anggaran agar tidak membebani keuangan daerah. “Walaupun dari sisi anggaran kita harus bisa secara bijaksana untuk menganggarkannya,” imbuhnya.
Lewat hearing ini, DPRD dan Pemkab diharapkan dapat memiliki persepsi yang sama dalam melaksanakan program prioritas secara bertahap, realistis, dan sesuai kebutuhan masyarakat Kutai Timur. (ADV)
