SANGATTA – Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, menjadi lokasi penting bagi refleksi masa depan daerah. Dalam Seminar Nasional “Optimalisasi Keberlanjutan Tambang Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Era Pascatambang”, Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman menggarisbawahi perlunya perubahan paradigma pengelolaan sumber daya alam.
Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh kunci seperti Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Tri Winarno (secara daring) dan Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Nasional Sudirman Widhy Hartono, serta jajaran perangkat daerah dan pelaku usaha pertambangan.
Ardiansyah menyoroti kegagalan di beberapa wilayah Indonesia yang tidak mampu menikmati kemakmuran setelah aktivitas tambang berhenti karena absennya perencanaan keberlanjutan yang menyeluruh.
“Kita tidak ingin kasus kegagalan pascatambang di beberapa wilayah Kaltim terulang di Kutai Timur. Kemandirian ekonomi masyarakat wajib dibangun sejak tambang masih beroperasi, tidak sesudahnya,” tegas Ardiansyah.
Ia mencontohkan langkah konkret Pemkab Kutim, yaitu pemanfaatan void tambang milik PT Indominco di Kecamatan Teluk Pandan sebagai sumber bahan baku air bersih bagi warga. Inisiatif semacam ini, menurutnya, adalah perwujudan nyata pemanfaatan ruang tambang secara berkelanjutan dan produktif.
“Pemerintah daerah akan terus memanfaatkan setiap peluang pembangunan agar sektor tambang menjadi pengungkit ekonomi masyarakat, dan bukan sekadar sektor ekstraktif,” ujarnya.
Ardiansyah berharap seminar nasional ini dapat melahirkan rekomendasi dan aksi nyata dalam pelaksanaan prinsip ESG (Environment, Social, Governance) di sektor pertambangan batubara.
“Saya berharap dari seminar ini muncul implementasi nyata pelaksanaan ESG. Dunia tambang harus menjadi bagian dari solusi dalam membangun masyarakat, menjaga lingkungan, dan memastikan keberlanjutan ekonomi daerah,” tuturnya.
Ia juga menyinggung arah kebijakan nasional terkait transisi energi dan penghentian bertahap (phase-out) batubara pada 2040. Momentum ini, katanya, sangat penting bagi daerah penghasil tambang seperti Kutim untuk menyiapkan model pembangunan yang lebih hijau, inklusif, dan tangguh.
Dari Jakarta, Dirjen Minerba Tri Winarno menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kutim membangun standar ESG daerah. Ia menilai langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat memperkuat tata kelola pertambangan yang berkeadilan.
Sementara itu, Ketua Perhapi Nasional Sudirman Widhy Hartono menekankan pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan komunitas lokal. Ia menyebut pembentukan Tim Penyusun Standar ESG Kutim sebagai langkah strategis menuju praktik pertambangan yang beretika.
“Kunci keberhasilan pascatambang ada pada kolaborasi dan konsistensi. Dunia usaha harus melihat ESG sebagai investasi sosial jangka panjang,” ungkap Sudirman.
Ia memaparkan, keberlanjutan sosial-ekonomi di wilayah tambang hanya akan terwujud jika perencanaan matang dipadukan dengan pengawasan berbasis komunitas. Kutim kini mulai menyusun cetak biru untuk masa depan yang lestari, tidak lagi menunggu lubang tambang mengering untuk bertindak, tetapi bertekad memastikan cahaya kemakmuran bersinar sejak hari ini. (ADV/ProkopimKutim/BK)
