SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur melalui Komisi III tengah menyoroti pentingnya optimalisasi anggaran daerah demi kepentingan masyarakat. Komisi III menekankan agar seluruh penggunaan dana harus selaras dengan visi dan misi Bupati dan menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak relevan.
Ketua Komisi III DPRD Kutai Timur, H. Ardiansyah, secara lugas menyampaikan harapannya, “Kalau harapan kami, khusus pemerintahan daerah kabupaten kutai timur, bagimana kita, bisa memaksimalkan anggaran ini, betul-betul untuk kepentingan masyarakat, khususnya untuk opd-opd yang terkaitlah,” tegas H. Ardiansyah.
Dalam proses pengawasan, politisi tersebut mengungkapkan sejumlah kendala yang sering dijumpai. Kerumitan muncul akibat ketidaksinkronan data dan laporan yang diberikan oleh berbagai dinas teknis di lingkungan pemerintah daerah.
“Jangan sampai kita, banyak membuat kegiatan, yang tidak berkaitan dengan visi dan misi bupati, karena banyak masih dinas-dinas ini yang, di tanyakan kegiatan tidak ada, tapi ternyata sudah ada, kegiatan di dalam,” kata H. Ardiansyah.
Persoalan menjadi semakin kompleks ketika dewan harus menindaklanjuti proposal yang diajukan oleh masyarakat. Seringkali, data pendukung yang seharusnya menjadi tanggung jawab dinas terkait justru tidak dapat ditemukan atau tidak terdokumentasi dengan baik.
“Begitu ada proposal masyarakat masuk ternyata, banyak yang hilang, alasan banyak yang tidak ada. Nah ini yang bikin kita bingung,” ujar Ardiansyah.
Hal ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Peningkatan koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan serta pelaporan kegiatan dinilai sangat mendesak. Upaya ini penting untuk memastikan anggaran daerah memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (ADV)
