SANGATTA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui program Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim, pada Kamis (10/10/2025).
Program ini merupakan bagian dari Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, dengan strategi untuk menekan angka unmet need, meningkatkan partisipasi ber-KB, dan memastikan pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan perbatasan) serta kawasan transmigrasi.
Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Al-Kafit Hidayat, hadir dalam kegiatan tersebut dan menjelaskan bahwa program ini menargetkan 100 akseptor KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Menurutnya, langkah ini bertujuan menurunkan angka kehamilan tidak direncanakan dan memperluas akses terhadap layanan KB yang berkualitas.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim, Rizali Hadi, yang mewakili Wakil Bupati Kutim. Dalam sambutannya, Rizali menegaskan bahwa Pemkab Kutim berkomitmen untuk menghadirkan keadilan sosial dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi bagi seluruh masyarakat.
“Melalui program KBKR Wilayah Khusus ini, kita ingin memastikan masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah 3T dan transmigrasi, memiliki akses setara terhadap layanan KB. Ini adalah bentuk nyata dari keadilan sosial yang harus kita perjuangkan bersama,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari pencapaian angka partisipasi, tetapi dari dampak nyata terhadap kualitas hidup keluarga di Kutim. “Dengan partisipasi aktif seluruh pihak, kita dapat menurunkan angka unmet need, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam program KB secara menyeluruh,” tambah Rizali.
Sebelum acara pembukaan, rombongan BKKBN Kaltim dan DPPKB Kutim melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi pelayanan KB, termasuk tempat praktik mandiri bidan (PMB) Triana Nur di Jalan Yos Sudarso IV serta lokasi keluarga berisiko stunting. Kegiatan lapangan ini menjadi bagian dari pendekatan integratif antara layanan KB, kesehatan ibu-anak, dan penanganan stunting.
Sebagai bentuk nyata sinergi lintas sektor, acara juga disertai penyerahan bantuan bagi 12 keluarga berisiko stunting, hasil kolaborasi antara BKKBN Provinsi Kaltim, DPPKB Kutim, dan PT Pama Persada Nusantara. Selain itu, RSU Medika Utama Sangatta menerima bantuan alat kesehatan berupa implant kit dan IUD kit untuk memperkuat fasilitas pelayanan kontrasepsi jangka panjang.
Melalui kerja sama multipihak ini, DPPPKB Kutim berharap program intensifikasi dan integrasi KBKR dapat menjadi model penerapan pelayanan terpadu yang efektif di wilayah Kutai Timur. “Kolaborasi adalah kunci. Dengan gotong royong dari semua sektor, program ini bisa menjadi contoh keberhasilan pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga di Kutim,” tutup Rizali. (ADV/ProkopimKutim/BK)
